BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan dirinya enggan melenggang ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Jika diberikan kesempatan, dirinya lebih memilih untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat atau gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: Mulai Masif Semprot Disinfektan, Kota Bogor Wajibkan Sapi Lolos Uji PCR
Namun demikian, pria yang menjabat sebagai Ketua DPP PAN itu menegaskan bahwa hal itu akan sangat bergantung pada capaian di Kota Bogor.
“Kalau pilihannya ke (gubernur) DKI, (gubernur) Jabar atau DPR RI, ya (kalau) DPR RI saya nggak. Rasanya saya lebih sreg bisa langsung membuat kebijakan. Sedangkan DKI dan Jabar, sama sama strategis,” kata Bima Arya, baru-baru ini.
Menurutnya, DKI Jakarta sebentar lagi tidak lagi menjadi ibukota negara, tapi tetap jadi magnet untuk pusat ekonomi bisnis dan perdagangan.
Buatnya, DKI Jakarta harus tetap jadi wilayah megapolitan yang terintegrasi dengan Depok, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor juga sekitarnya.
“Ini kan jadi megapolitan terbesar di dunia setelah Tokyo. Bayangkan, berapa triliunan uang yang bakal mensejahterakan masyarakat. Itu DKI,” paparnya.
Kalau Jabar, sambung dia, merupakan provinsi terpadat dan etnis terbesar kedua di Indonesia dengan berbagai potensi wisata, pedesaan dan lainnya.
Kedua hal ini, kata Bima, jika digarap maksimal dan keluar dari jebakan politik hingga perbedaan yang sifatnya konflik kepentingan, maka bisa mensejahterakan warga.
“Jadi dua-duanya kemana yang lebih menarik? Ya namanya politik, banyak variabel. Kira-kira menurut saya, baru akan lebih jelas di awal 2024,” ucapnya.
Bima Arya mengaku akan fokus terlebih dahulu menyelesaikan PR di Kota Bogor hingga masa jabatan dirinya menjadi wali kota Bogor berakhir pada akhir tahun 2023.
“Begitu selesai nanti akan saya putuskan kemana. Sangat tergantung pada hasil pilpres, pileg, juga capaian di Bogor. Kalau itu maksimal, melangkah kemana pun enak,” ucapnya.
Salah satu PR yang harua diselesaikan adalah masalah transportasi.
Apalagi, Kota Bogor salah satunya tengah fokus menggarap konversi angkot 3:1 menjadi bus melalui program Buy The Service (BTS) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang meluncurkan Biskita Transpakuan.
“Kan baru ada 47 unit bus yang ngaspal. Sudah ada 150-an angkot yang hilang dijalan. Kita pengen 2024 kalau bisa hilang semua. Tapi setidaknya terus berkurang lah dengan konversi bus itu,” ucapnya.
Selain itu, program ini sedikit terganggu dengan mundurnya Direktur Perumda Jasa Transportasi Lies Permana Lestari, sebagai salah satu pengelola BISKITA Transpakuan.
“Artinya saya akan fokus dulu di kota Bogor. Begitu selesai, nanti akan saya putuskan kemana. Salah satunya capaian di Bogor. Kalau itu maksimal, melangkah kemana pun enak,” tukasnya.(ded)
