CIBINONG-RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor memastikan, kasus suap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyeret Bupati Bogor, Ade Yasin menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali.
Dewan pun mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginvestigasi seluruh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengembalikan Integritas lembaga tersebut.
Baca juga: Disdik Belum Pastikan PTM Dapat Dilaksanakan 100 Persen, Ini Penyebabnya
“Menjadi pelajaran bagi semua agar ke depan harus profesional. Sampaikan yang sebenarnya ketika ada temuan. Justru dengan begini menggambarkan buruknya integritas personal,” ucap Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom kepada wartawan, Selasa (10/5).
Dirinya merasa miris dengan persekongkolan antara Pemkab Bogor dengan pegawai BPJ Perwakilan Jawa Barat sehingga menyeret orang nomor satu di Bumi tegar Beriman.
Padahal Aan mengaku, pihaknya di Komisi III rutin memonitoring dan mengingatkan SKPD terkait dan pihak ketiga atau pengusaha untuk serius dalam mengerjakan proyek sesuai dengan perencanaan.
Hal itu dilakukan agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau mengacu pada perencanaan, harusnya sesuai dengan hasil pembangunan, ini juga menjadi bahan evaluasi kami,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendukung BPK Perwakilan Jawa Barat dan RI untuk mengaudit investigasi laporan keuangan Pemkab Bogor sehingga mendapatkan predikat WTP.
“Selain dapat mengembalikan integritas mereka, audit juga dilakukan agar dapat mengetahui berapa kerugian negara atas kasus suap ini,” tukasnya.(cok)
