Antisipasi Wabah PMK, Kota Bogor Putus Rantai Pasokan Ternak dari Jatim

BOGOR-RADAR BOGOR, Wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mulai merebak di beberapa daerah Indonesia. Penyakit apda hewan itu membuat masyarakat ketakutan mengonsumsi daging dan susu.

Ancang-ancang kewaspadaan juga mulai diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor.

Baca juga: Disdukcapil Didesak Pangkas Birokrasi Pelayanan Adminitrasi

universitas-ibn-khaldun-uika-bogor

Kepala Bidang Peternakan, drh Anizar membenarkan, wabah itu sudah mulai banyak menjadi perbincangan. Pihaknya pun siap-siap mengeluarkan imbauan terkait wabah PMK itu agar masyarakat juga waspada.

Hanya saja, ia menekankan agar masyarakat tidak perlu panik. Wabah PMK itu tidak menular ke manusia.

Dampak yang dikhawatirkan pemerintah sebenarnya dari sisi perekonomian menjelang Hari Raya Idul Adha. Momentum itu tentu akan menjadi lalu lintas pasokan daging ternak yang sangat melimpah.

“Kita termasuk daerah tertular (PMK), meskipun di Jawa Barat, khususnya Bogor, belum ada terkonfirmasi positif PMK. Kita masih belum ada temukan laporan kejadian itu. Tapi, sekali lagi, kita (Jabar) masih dikatehlgorikan daerah tertular karena dekat dengan Jawa Timur (yang menjadi daerah wabah),” jelasnya kepada Radar Bogor, Selasa (10/5).

Pihaknya pun berupaya mengantisipasi penyebaran wabah itu meluas ke Kota Bogor. Salah satunya dengan gencar melakukan surveilans ke sentra-sentra peternakan.

Personelnya akan melakukan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang mengalami gejala atau ciri khas PMK. Hewan yang sakit akan dipisahkan (isolasi) untuk menghindari kemungkinan wabah menular antara sesama hewan.

“Sementara, kita juga tidak boleh menerima pasokan daging atau ternak dari daerah yang terkena wabah. Kalaupun terpaksa menerima dari satu wilayah provinsi, harus ada uji laboratorium bmyang menyatakan ternak itu bebas wabah PMK,” jelasnya.

Ada empat daerah yang tercatat terjangkit wabah PMK iru di Jawa Timur. Diantaranya yakni Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Daerah itu langsung mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Sejauh ini, pihaknya juga menunggu surat edaran dari Kementerian Pertanian. (mam)

Berita Lainnya