BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membandingkan kota-kota di Indonesia, ada yang langganan penghargaan, ada pula yang langganan penangkapan.
Baca Juga : Mulai Hari Ini ASN Bekerja dari Rumah, Ini Penjelasan Mendagri
Hal itu diungkapkannya dalam Halal Bihalal di Balaikota, Senin (9/5). Acara itu dihadiri jajaran Forkopimda dan dinas beserta BUMD Kota Bogor.
“Timbul dalam benak kita, kenapa ada kota-kota yang langganan penghargaan, tetapi ada juga kota-kota yang langganan penangkapan KPK,” cetus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.
Bima Arya melanjutkan, kota-kota dengan berbagai penghargaan itu kerap mendapatkan apresiasi yang membanggakan. Mulai dari Adipura, hingga status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa penghargaan menjadi langganan bagi kota tertentu.
“Sehingga ketika kita bertemu (dalam ajang penyerahan penghargaan), Pak Menteri bilang, ini lagi, ini lagi,” ujarnya.
“Tetapi di sisi lain, ada juga kota yang langganan penangkapan. Tidak henti-hentinya didera percobaan dan persoalan. KPK lagi, KPK lagi. Kejaksaan lagi, kejaksaan lagi,” lanjut Bima Arya.
Seperti diketahui, Kabupaten Bogor kembali mendapatkan track record buruk dari KPK. Bupatinya, Ade Yasin, kini mendekam di jeruji besi usai tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus penyuapan untuk penghargaan WTP.
Meski tak menyebut nama, hal itu tentu menjadi renungan bagi Bima Arya selaku pimpinan pemerintahan. Terlebih, Kabupaten Bogor masih menjadi “saudara” dari Kota Bogor sendiri.
“Pertanyaannya, apa yang membuat kota-kota itu langganan penghargaan dan langganan penangkapan?,” cecar Bima Arya.
Ia pun menyimpulkan, tiga hal yang mesti dijaga dan dikuatkan. Yakni motivasi, aspek kepemimpinan, dan stamina untuk konsistensi. Ketiga hal itu harus dijaga untuk membangun kota yang menyejahterakan rakyatnya. (mam)
