BOGOR-RADAR BOGOR, Direktur Eksekutif Forum Perencanaan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (Forecast) Kabupaten Bogor Lulu Azhari Lucky atau Ki Jalu, mengaku prihatin atas OTT Ade Yasin oleh KPK beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Ade Yasin Ditangkap KPK, Warga Bogor Diminta Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
OTT dilakukan KPK terkait dengan laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang erat kaitannya dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.
Atas dasar itulah, Ki Jalu mengingatkan jangan sampai menjadi preseden buruk pengulangan sejarah lima tahun yang lalu, dimana terjadi kekosongan posisi bupati karena menunggu hasil sidang Tipikor.
“Saya prihatin dengan OTT Ade Yasin. Terutama saat ini masih banyak pekerjaan yang sudah dianggarkan dan diperdakan di APBD, serta masih belum terpenuhinya janji-janji politik Ade Yasin yang disampaikan saat kampannye 2018. Jelas posisi bupati saat ini hanya di Plt kan saja, mendingan saya antarkan palu pemukul goong kepada Bapak Iwan Setiawan yang jadi Plt,” seloroh Ki Jalu.
Menurutnya, kewenangan Plt Bupati itu terbatas. Contoh nyata, Plt Bupati itu tidak akan bisa mengganti Kadis PUPR yang saat ini kinerjanya buruk.
“Banyak pekerjaan tahun 2021 menjadi temuan BPK, dan OTT Ade Yasin pun dampak hasil kerja PUPR yang jelek dan buruk sepanjang sejarah adanya PUPR pasca otonomi daerah. Harusnya bukan hanya sekdisnya yang dicokok KPK, Kadis nya pun harus ikut bertanggung jawab,” tegas Ki Jalu.
Dengan kekhawatiran tersebut, Ki Jalu mendorong kepada pemegang kebijakan pemerintahan daerah, dalam hal ini legislatif untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
“Saya dari Forecast, mendukung serta mendorong agar DPRD melaksanakan sidang paripurna khusus, dan meminta fatwa Mahkamah Agung bila perlu untuk disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat, merekomendasi agar wakil bupati dijadikan PJ Bupati atau Bupati Definitff,” papar Ki Jalu.
Menurutnya, penetapan itu agar bupati definitif bisa melaksanakan Kewenangan penuh dan mengusulkan ke KPU melalui DPRD untuk memilih wakil bupati.
“Jangan sampai kejadian 5 tahun kebelakang terulang lagi sekarang, tidak ada wakil bupati. Apabila sudah minta pertimbangan MA, agar segera merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan saudara Iwan Setiawan menjadi Bupati Definitif,” tegasnya.
Dengan data yang dimiliki Forecast, Ki Jalu menyampaikan banyak hal yang bisa menjadi acuan, agar segera adanya bupati definitif untuk dapat mengambil keputusan yang strategis.
Salah satunya, pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor, dan banyaknya pekerjaan yang belum terealisasi.
“Jadi harapannya, bupati definitif ini bisa mengambil sikap strategis, kalau sebatas Plt tidak akan bisa. Seperti sekarang mengganti SKPD itu agak kesulitan, termasuk mengambil kebijakan yang memang belum dilaksanakan, itu juga agak kesulitan. Jadi Kabupaten Bogor ini butuh bupati yang memang punya kewenangan penuh. Artinya punya kebijakan full power,” bebernya.
Ki Jalu juga menyatakan sekaligus mentoring agar partai pengusung 2018 segera melaksanakan tugas dan wewenangnya mengusulkan wakil bupati yang kosong.
“Kita mendorong koalisi pengusung 2018, dalam hal ini PPP, Gerindra serta PKB, untuk mengusulkan calon wakil bupati yang definitif juga kepada bupati untuk disampaikan ke DPRD dan KPU, sebagai mana diatur dalam PP Nomor 12 dimana pemilihannya oleh para wakil rakyat, akan tetapi diusulkannya oleh pengusung Pilkada 2018,” pungkas Ki Jalu. (unt)
