CIBINONG-RADAR BOGOR, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) rupanya mampu menghipnotis pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor hingga berani melakukan suap. Pengamat politik, Yusfitriadi membeberkan apa artinya sebuah WTP.
“WTP merupakan opini level tertinggi dari lembaga auditor keuangan, dari 5 macam opini auditor,” ujar Yus sapaannya dalam keterangan rilis, Jumat (29/3).
Baca juga: Momentum Ramadan, Minaqu Jamin Pendidikan Anak Yatim Sampai Eropa dan Timur Tengah
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju (Vinus) ini memaparkan, karena WTP itu level tertinggi, maka opini audit menyatakan bahwa tidak ditemukan kesalahan, masalah dan catatan keuangan apapun dalam laporan artinya sangat sempurna.
Menurutnya, ada empat hal kenapa WTP penting bagi lembaga pemerintag daerah.
“Pertama, perspektif akuntabilitas. Karena opini dari lembaga auditnya sempurna, maka pemerintah daerah sudah mengelola anggaran keuangan dengan benar. Baik perencanaan, pelaksanaan maupun monitoringnya,” jelasnya.
Kedua, sambungnya, perspektif kinerja pemerintahan. Dengan akuntabilitas anggaran keuangan, sudah hampir bisa dipastikan dengan kinerja yang tinggi dan profesional.
Semakin tidak masalah dalam penggunaan anggaran, maka semakin tinggi dan baik juga penilaian kinerja pemerintah daerah. Maka dengan opini WTP, tidak ada alasan pihak manapun untuk menggugat, komplain dan mengkritisi kinerja pemerintah daerah.
Ketiga, terbebas dari perilaku koruptif. Dengan opini WTP, maka tidak ada pihak manapun yang bisa menyatakan adanya perilaku koruptif dan penggelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Baik itu kebocoran anggaran, penyalahgunaan, anggaran fiktif, maladministrasi dan lain-lain. Karena opininya sangat sempurna tanpa ada catatan dan pengecualian apapun,” paparnya.
Sementara Keempat, perspektif politis. Hampir semua kinerja pemerintahan daerah yang disimbolkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten akan selalu mengandung unsur politik pencitraan ditengah masyarakat.
“Karena baik anggota DPRD, Bupati dan wakil bupati merupakan politisi yang merepresentasi dari partai politik. Terlebih dalan konteks Kabupaten Bogor, Ade Yasin berniat mencalonkan kembali pada pilkada 2024. Sudah dipastikan pentingnya opini dari pihak auditor bahwa bupati berkinerja baik dan jauh dari perilaku koruptif,” tandasnya.(cok)
