CIBINONG-RADAR BOGOR, Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengamat kebijakan publik angkat bicara. Musababnya, kondisi ini akan merubah peta politik dan menjadi hatrick kasus yang menimpa keluarga Yasin.
Baca juga: Bupati Bogor Ditangkap KPK, Atiek Yulis : Pemerintahan Kabupaten Bogor Pincang Lagi
“Pastinya sangat mengagetkan semua masyarakat, khususnya Kabupaten Bogor. Bahkan mungkin seluruh jagat raya. Karena sampai “hatrick” 3 kali berturut-turut Bupati Bogor terjerat KPK,” kata Yusfitriadi kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).
Dia menjelaskan, Rahmat Yasin 2 kali dan hari ini sang adik, Ade Yasin yang kemungkinan terbesar juga akan menyandang kasus tersangka.
“Tentu saja sangat memprihatinkan, atas krisis kemepemimpinan di Kabupaten Bogor ini,” kata Yus.
Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi respon atas OTT Ade Yasin. Yang pertama, ada dua temuan BPK yang sampai saat ini belum jelas ujungnya dan tak pernah disampaikan ke awak media.
“Temuan itu terkait dengan penggunaan anggaran yang belum ada pertanggungjawabannya, dan temuan BPK tentang adanya indikasi penggunaan dana fiktif pada Festival Bogor and Tourism di Batam,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, apakah OTT ini adalah upaya negosiasi dalam kasus atau bukan.
Kedua, tentang samisade berpotensi menjadi temuan BPK, selain masalah payung hukumnya yang masih belum clear, juga terkait masalah penggunaannyan di lapangan.
“Apakah OTT ini juga menyangkut adanya temuan dalam program samisade tersebut. Ketiga, OTT kali ini akan menjadi entry point bagi berbagai permasalahan tatakelola anggara dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Bahkan, dia mengaku, sangat mungkin dalam pengembangannya akan ditemukan kasus-kasus yang lain, terkait manajemen pemerintah Kabupaten Bogor.
Keempat, seperti halnya karakteristik perilaku koruptif yang selalu konspiratif tidak pernah tunggal.
“Yang jelas, kasus OTT ini selain akan “mengakhiri” penguasaan trah Yasin di Kabupaten Bogor, juga akan sangat berpengaruh terhadap prospek suara PPP. Tidak hanya di Bogor, tapi juga di Jawa Barat dan Indonesia,” tambahnya.
Karena posisi Ade Yasin merupakan ketua DPW PPP Jawa Barat.
Keenam, pihaknya berharap pihak penegak hukum terutama KPK, untuk memproses secara tuntas, termasuk menyisir orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus OTT ini.
“Sudah bisa dipastkkan perubahan peta politik secara drastis, baik pada posisioning PPP sebagai kepartaian, maupun trah Yasin sebagai pososioning bandul politik di Kabupaten Bogor selama ini. Peta politik ini akan mengakibatkan kembali ke zerro aktor politik di Kabupaten Bogor,” ungkapnya. (Abi)
