BOGOR-RADAR BOGOR, Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2021 Kota Bogor mencapai Rp343 miliar.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin. Dirinya menyoroti konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor.
Baca juga: Raih Tingkat Kepatuhan Tinggi Ombudsman RI, Kota Bogor Kalahkan Bandung
Musababnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor untuk tahun anggaran 2021, catatan Silpa mencapai Rp343 miliar.
Politisi Gerindra itu mengaku kecewa dengan adanya catatan Silpa yang begitu tinggi disaat pemerintah disebut membutuhkan anggaran bahkan mesti melalui refocusing hingga empat kali pada tahun anggaran tersebut.
Melalui Panitia Khusus (Pansus), pihaknya akan melihat lebih dalam penyebab dan dari program mana saja sehingga Silpa bisa membengkak hingga ratusan miliar.
“Kita ingin fokus realisasi angka Silpa yang cukup besar, pada 2021 mencapai Rp343 miliar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berjibaku mencari sumber PAD, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan infrastruktur pembangunan. Tapi kita kecewa, faktanya hari ini Silpa 2021 mencapai Rp343 miliar,” kata JM-sapaan karibnya, Selasa (26/4/2022).
Artinya, sambung dia, selama ini Kota Bogor berjuang mencari pendapatan. Namun setelah uangnya ada, ternyata realisasinya kurang maksimal.
“Entah force mejure, alasan teknis atau efisiensi, kami ingin detail kesana. Mem-breakdown, melihat, mana saja yang memang tidak terserap, mana saja hasil efisiensi, mana saja hasil dari gagal lelang atau hal teknis lainnya,” jelas JM.
Namun demikian, tidak ada sanksi bagi pemkot atau wali kota jika tidak menjalankan rekomendasi dari DPRD. Hanya saja dalam proses pembangunan, ada peran legislatif dan eksekutif.
Sehingga rekomendasi tersebut tidak hanya sekedar dibaca dan jadi catatan, namun ada hal yang harus direalisasikan untuk masyarakat.
“Pansus tadi baru rapat ketiga untuk melihat jawaban pemkot. Minimal soal tindak lanjut rekomendasi tahun lalu dari kita seperti apa. Dinas-dinas konsisten atau tidak. Pak wali harus sedikit lebih tegas. Tidak hanya jawaban tanggapan dari rekomendasi yang sudah disampaikan. Dibalas (jawaban) oke, iya, oke, iya. Tapi faktanya tidak terealisasi. Itu yang bikin kita kecewa,” cetusnya.
JM menilai wajar ketika kondisinya sebelum pandemi, namun saat ini Pemkot Bogor sedang membutuhkan uang, namun setelah ada menjadi Silpa.
“Ini mah logikanya kita lagi butuh uang, sudah refocusing empat kali, pas laporan kok malah Silpa. Kalau defisit sih oke, artinya kita memang perlu anggaran dan sudah terealisasi, tapi ini nggak,” tukasnya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, pansus akan mem-breakdown penyebab dan dari mana saja sumber Silpa tersebut, untuk mempertajam rekomendasi LKPJ kedepan.(ded)
