BOGOR-RADAR BOGOR, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya bakal melakukan gerakan besar, apabila perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode tetap direalisasi.
Musababnya, Aliansi BEM se-Bogor Raya menilai perpanjangan jabatan tiga periode Jokowi telah melanggar konstitusi yang ada.
“Kita menolaknya, karena ini keugal-ugalan dari kebijakan yang dikeluarkan. Tiga periode ini kan melanggar konstitusi yang ada,” kata Koordinator BEM se-Bogor, Rizki Nuria Sury Altar usai menggelar aksi demonstrasi di Istana Bogor, Jumat (8/4/2022).
Karena itu, langkah mahasiswa akan melakukan suatu gerakan yang cukup besar.
Disinggung apabila dilakukan amendemen atau perubahan UUD 1945 untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden tersebut, mahasiswa Politeknik AKA Bogor menuturkan, sebenarnya kegiatan demonstrasi yang dilakukan ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah hal tersebut tidak dilakukan.
“Inikan tindakan preventif yang kita mau lakukan seperti apa. Dengan hal seperti ini. Kalau pun ketika nanti dilaksanakan ada proses kebijakan tiga periode, berarti gerakan mahasiswa kurang lebih akan melesat dan lebih besar lagi,” ancamnya.
Sebelumnya, Ribuan mahasiswa se-Kota Bogor mulai merangsek kawasan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Ir Juanda pada Jumat (8/4/2022) siang.
Demo bertema Gerakan Bogor Menggugat Istana itu dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Bogor setelah ikut unjuk rasa dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) pada Jumat, (1/4/2022).
Kedatangan mereka untuk menyuarakan keberatan atas keputusan yang dikeluarkan pemerintah atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Pantauan Radar Bogor, ribuan mahasiswam melakukan aksi long march dari Tugu Kujang arah ke Istana Bogor. Namun, aksi long march mereka terhenti karena petugas kepolisian sudah berjaga di Pintu 3 Istana Bogor, tepatnya di Jalan SSA sekitar 15:40 WIB.
Adapun, isi tuntutan para mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Bogor Menggugat Istana itu diantaranya, menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
Kemudian, menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana 3 periode.
Kemudian, menuntut dan mendesak segera Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya.
Selain itu, menuntut dan mendesak Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
Terakhir, mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat. (ded)
