JAKARTA-RADAR BOGOR, Desakan untuk mengeliminasi Rusia dalam perhelatan G20 terus muncul. Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengancam tak akan mengikuti agenda G20 atas presidensi Indonesia bila ada perwakilan dari Rusia.
Baca Juga : Putin Diundang ke KTT G20, Pemerintah Diminta Tak Tunduk Terhadap Tekanan Barat
Pernyataan Yellen itu turut menegaskan pernyataan Presiden AS Joe Biden sebelumnya. Biden mendesak Rusia keluar dari forum G20 sebagai bentuk sanksi atas invasi yang dilakukan ke Ukraina.
Dikonfirmasi atas ancaman boikot yang dilakukan AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengaku tak akan berkomentar atas pernyataan yang disampaikan Yellen. Menurut dia, tidak semua pernyataan perlu direspons.
”Kami memiliki kebijakan juga untuk tidak mengomentari statement yang disampaikan tersebut,” tuturnya dalam press briefing rutin Kemenlu Kamis (7/4/2022).
Faiza menegaskan, Indonesia akan tetap menjalankan mekanisme umum penyelenggaraan G20 seperti presidensi sebelumnya. Yakni, dengan mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia.
Undangan sendiri sudah dikirimkan kepada seluruh anggota G20 sejak 22 Februari 2022, tepat dua hari sebelum invasi pertama Rusia ke Ukraina.
Pihaknya berharap, seluruh anggota G20 bisa menghadiri setiap pertemuan yang diadakan dalam rangkaian G20, baik itu Sherpa Track maupun Financial Track. Sebab, rangkaian G20 merupakan proses yang cukup panjang menuju KTT G20 yang puncaknya dihelat di Bali pada November nanti.
Kesinambungan pertemuan satu dengan yang lain pun dinilai sangat penting untuk diikuti. ”Indonesia menjalankan presidensi dengan tetap mengharapkan kehadiran seluruh anggota G20 dalam berbagai pertemuan,” ungkapnya.
Terdekat, akan diselenggarakan pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral anggota G20. Acara itu rencananya digelar di Washington D.C., AS, pada 20–21 April 2022, di sela-sela penyelenggaraan IMF-World Bank Spring Meetings. Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan berbagai persiapan agar acara tersebut berhasil dengan baik.
Bukan hanya dari luar, desakan lain soal KTT G20 juga muncul dari dalam negeri. Wakil Ketua Komisi Kajian MPR Martin Hutabarat mengusulkan penyelenggaraan KTT G20 diundur ke 2023. Usulan itu muncul lantaran adanya potensi ketidaklengkapan negara G20 yang hadir jika tetap digelar nanti.
Terkait hal tersebut, Faiza memberi sinyal bahwa itu tidak mungkin. Sebab, setiap tahun sudah ada negara yang akan menjadi presidensi G20. Dengan demikian, kata dia, opsi penundaan atau tidak melaksanakan amanat yang diberikan kepada Indonesia akan menimbulkan tantangan tersendiri.
”Ada kompleksitas apabila ada satu kebijakan untuk tidak menyelenggarakan G20 pada kurun waktu tertentu. Karena artinya kalau kita menunda, geser ke tahun yang akan datang, sementara itu tahun yang akan datang sudah ada presidensi G20 yang dipimpin oleh India,” jelasnya. (mia/c6/ttg)
