BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya Bima Arya angkat bicara terkait dengan polemik yang belakangan berkembang terkait dengan skema kerjasama hingga potensi pendapatan BISKITA Trans Pakuan.
Bima Arya menyebut masih banyak pihak yang belum paham dengan program Buy The Service (BTS), yang mengusung operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor.
Baca juga: Hasil Live Polling Capres 2024, Anies Baswedan Kejar Ganjar Pranowo, Prabowo Dikalahkan Ahok
“Banyak yang belum paham program ini. Harus dipahami BTS ini program bantuan (pemerintah) pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendorong mobilitas kotam,” kata Bima Arya, Senin (4/4/2022).
Menurutnya, sifatnya layanan BISKITA Transpakuan adalah subsidi, dengan mekanisme kerjasama investasi.
Sehingga ada kerjasama operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor dengan PT Kodjari, yang berperan dalam pengadaan aset.
Sedangkan untuk operasional seperti gaji sopir dan ritse, menjadi tanggung jawab BPTJ.
“Ada standar pelayanannya, sopir digaji, ada aturan yang sangat detail. Ada target ritase, jangkauan dan lainnya. Ada sanksi kalau bus terlambat, penumpang telat, bus baret, itu ada aturannya,” tukasnya.
Ia tidak segan menyebut bahwa masalah transportasi sangat berkaitan dengan pelayanan. Di mana yang diuntungkan haruslah masyarakat.
“Nggak seperti PDAM jual air lalu untung. Ini kan pelayanan, yang untung masyarakat. Kalau mau dirupiahkan silahkan saja hitung, (tapi) nggak seperti itu pola pikirnya. Berkali-kali saya sampaikan, transportasi adalah subsidi, ini kan soal pelayanan, bukan tentang ngutip uang lalu untung sesekali. Nggak. Jadi warga yang diuntungkan,” jelas Bima Arya.
Bima Arya juga membandingkan Kota Bogor dengan daerah seperti DKI Jakarta yang juga menerapkan subsidi dalam pelayanan transportasi.
Bahkan, Bima juga mengklaim bahwa di beberapa negara tidak ada yang untung dalam mengelola transportasi. Hanya ada keuntungan masyarakat yang terlayani.
“Itu prinsip yang pertama harus dipahami. Di banyak negara, nggak ada yang untung. Semuanya keluar juga. Lihat di Jakarta, Gubernur Anis ada 118 persen untuk alokasi tambahan subsidi. Rp4,3 triliun. Pola pikir harus sama dulu. Orang yang mempertanyakan itu (operasional Biskita Transpakuan melalui skema BTS, red), nggak paham bahwa transportasi itu adalah pelayanan,” cetusnya.
Di sisi lain, Bima juga menegaskan bahwa sejak awal modelnya kerjasama operasional (KSO), karena posisinya berbeda.
“Harus kita akui PDJT nggak punya uang, yang punya uang PT Kodjari, tapi gimana caranya warga dapat untung? Makanya kita sambut program BTS ini. Kita kan punya resources, kita punya shelter, regulasi juga ada di kita. Dishub dan PDJT bisa koordinasi dengan organda dan lainnya. Sementara anggaran untuk pelayanan, kita gandeng PT Kodjari, maka bentuknya kerjasama operasional,” tukasnya.
“Kalau ditanya, sudah berapa pendapatan yang masuk? kan nggak ada yang masuk, kan (tarif) gratis. Yang ada hanya transfer (dari pusat) untuk membeli operasional tadi,” tandas politisi PAN itu.
Ia pun mengaku akan membantu sosialisasi dengan DPRD Kota Bogor agar punya frekuensi dan pola pikir yang sama dalam memandang operasional transpakuan dan sistem BTS ini.
Sementara, Direktur PDJT Lies Permana Lestari mengakui memang ada kesulitan dalam menjalankan program BTS ini karena semua merasa ini adalah hal pertama kali. Ia juga tidak ragu lantaran dalam menggelontorkan bantuan BTS, tentu ada audit dari program pemerintah pusat. Sehingga lebih terjamin.
“Jadi kita tidak mengeluarkan uang. Kedua, tidak pernah ada konsorsium, walaupun saat itu saya belum ada (jadi direktur, red), yang ada hanyalah KSO. Di awal PDJT itu BUMD yang dibebankan layani transportasi. Nah bareng PT Kodjari, kita sama sama laksanakan program BTS ini,” tandasnya.(ded)
