JAKARTA-RADAR BOGOR, Sikap pemerintah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke dalam rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, mendapat kecaman dari sejumlah negara.
Baca Juga : Soal Isu Penundaan Pemilu 2024, Zulhas Minta Publib Tak Menyerang Pribadi Jokowi
Salah satu negara yang tidak suka dengan langkah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin adalah Australia.
Dalam sebuah pemberitaan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan, keputusan Indonesia mengizikan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 adalah langkah yang terlalu jauh.
Bahkan Morrison mengatakan ia telah melakukan kontak langsung dengan Presiden Jokowi tentang kehadiran Putin di G20.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengecam tindakan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Australia dan sekutunya yang mencoba mengintervensi bahkan menekan Pemerintah Indonesia agar mengeluarkan Rusia dari daftar tamu KTT G20. Menurut Arjuna, mereka tidak menghargai keputusan Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
“Mereka teriak hak asasi, teriak demokrasi. Tapi sekarang mereka praktikkan totalitarianisme global. Mereka coba tekan pemerintah Indonesia agar mengambil keputusan sesuai kehendak dan kepentingan mereka. Hipokrit!,” kata Arjuna dalam keterangannya, Minggu (27/3/2022).
Arjuna berujar, tindakan barat yang menginginkan semua negara menghukum Rusia tidak menghargai kedaulatan negara-negara lain, untuk menilai perang Rusia-Ukraina sesuai dengan perspektif kepentingan nasionalnya.
Hal ini menunjukkan adanya sindrom kekuasaan kompleks (authority complex) dari negara-negara barat untuk memaksa cara pandangnya sebagai cara pandang global.
“Dunia hari ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang timpang, dimana negara-negara NATO mencoba memainkan narasi yang hegemonik soal konflik Rusia-Ukraina dan mencoba memojokkan Indonesia,” ucap Arjuna.
Oleh karena itu, kata Arjuna, meminta Pemerintah Indonesia tidak mundur dengan keputusannya untuk tetap mengundang Putin dalam KTT G20. Arjuna memuji keputusan pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan prinsip politik bebas aktif.
Karena itu, GMNI berharap Pemerintah tetap teguh dengan keputusannya, sebagai negara berdaulat Indonesia berhak mengambil keputusan tanpa intervensi negara lain.
“Kami dukung sikap pemerintah Indonesia untuk tetap mengundang Putin. Karena dalam G20 tidak boleh ada negara yang mencoba meniadakan hak negara lain sebagai anggota KTT. Amerika dan gengnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang,” ucap Arjuna.
Arjuna juga berharap, Pemerintah Indonesia tidak terpengaruh oleh tekanan barat dan menyesuaikan politik internasionalnya dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif.
Dia menegaskan, yang wajib Pemerintah Indonesia perjuangkan adalah kepentingan nasional bangsa Indonesia bukan terpengaruh hegemoni barat.
“Indonesia bukan anggota NATO. Jadi tidak perlu ikut dengan narasi hegemonik Amerika dan sekutunya. Indonesia harus fokus dengan kepentingan nasionalnya dan berdiri tegak diatas politik bebas aktif sebagai mandat konstitusi,” pungkas Arjuna. (jpg)
