RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar III, meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc (A-84) Hadir secara Langsung sebagai Juru Bicara (Jubir) mewakili Fraksi Partai Gerindra dalam memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (23/3/2022).
Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya, Hj. Endang menyampaikan bahwa ketersediaan ikan menjelang Idul Fitri selama periode 4 tahun terakhir ini rata-rata meningkat sebesar 6% sampai dengan 8%.
Meskipun stok ikan di nyatakan cukup, akan tetapi kondisi dilapangan saat ini, nelayan dibeberapa daerah kesulitan mendapatkan bahan bakar solar untuk melaut.
“Kami juga meminta agar fenomena kematian ikan secara massal di beberapa wilayah untuk diteliti,” kata Hj. Endang.
Terkait rencana perikanan tangkap tentang sarpras Kalaju sebanyak 250 lokasi. Fraksi Partai Gerindra meminta agar dapat dipertimbangan untuk wilayah perikanan pesisir yang masih belum tersentuh.
“Karena dengan adanya program ini akan sangat membantu pemerataan potensi wilayah nelayan serta perikanannya,” tambah Hj. Endang.
Hj. Endang juga membahas mengenai asuransi nelayan sebanyak 250.000 orang. Fraksi Partai Gerindra meminta agar asuransi ini disalurkan kepada nelayan-nelayan di pesisir yang benar-benar membutuhkannya untuk melaut.
Sehingga nelayan tangkap dapat merasakan manfaat program yang baik ini.
Lanjut Hj. Endang, sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Gerindra meminta agar KKP perlu melakukan percepatan terhadap operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Untia.
Sehingga keberadaannya segera dapat dimanfaatkan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
KKP memberikan penjelasan mengenai penyebab ketidak sanggupan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim dalam pengadaan kapal 5 GT bagi
nelayan (APBN KKP TA 2022. Bagaimana solusinya?
“Perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap Pengembangan PPS Belawan berupa pengadaan lahan pelabuhan melalui reklamasi, agar kegiatan reklamasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, ekosistem perairan dan masyarakat sekitar,” tandas Hj. Endang. (ran)
