RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar III, meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Hj. Endang S Thohari mengikuti kunjungan kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Sumatera Utara (Sumut), Senin (21/2/2022).
Dalam kunjungan, Hj. Endang melihat secara langsung, salah satu contoh program pemulihan mangrove yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Sumut.
Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Jabar Desak Cabut Permenaker 2 tahun 2022
Hj. Endang pun mengapresiasi program rehabilitasi atau pemulihan mangrove bagi ketahanan ekonomi masyarakat.
“Karena, mangrove itu sangat bermanfaat. Selain dapat menyimpang banyak oksigen, mangrove juga bisa mengurangi emisi karbon,” beber Hj. Endang.
Hj. Endang menyampaikan, Mangrove merupakan tipe hutan yang didominasi oleh pepohonan atau semak yang tumbuh di daerah pasang surut pantai yang tersebar di daerah tropis dan sub-tropis. Tumbuhan mangrove mampu beradaptasi pada habitat yang labil, kurang oksigen dan berair payau serta tergenang saat air pasang.
Tentunya, kata Hj. Endang, manfaat ini sangat berpengaruh terhadap komitmen Presiden, juga Komisi IV DPR RI.
Yaitu mengendalikan perubahan iklim, salah satunya dengan cara rehabilitasi mangrove.
Apalagi, saat ini, Indonesia sedang menjadi tuan rumah Presidensi G20.
“Sehingga ini menjadi ajang kita, memperlihatkan bahwa kita peduli dengan lingkungan. Tunjukkan ke dunia, bahwa kita menjaga lingkungan,” tegas Hj. Endang.
Hj. Endang juga meminta, agar adanya pemulihan mangrove juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana dalam mangrove bisa dibudidayakan tambak ikan dan kepiting.
Sayangnya, dari hasil peninjauan ke lokasi ditambah diskusi langsung dengan petani mangrove diketahui bahwa proyek ini hanya berlangsung selama dua bulan. Padahal dalam proses pemulihan atau rehabilitasi mangrove banyak tahapan yang harus dilalui.
Sehingga butuh waktu yang lebih juga agar mangrove dapat tumbuh besar.
Soalnya, menurut Hj. Endang, Mangrove usia dua bulan hanya tumbuh beberapa sentimeter saja, dan itu masih sangat rentan untuk rusak dan mati.
Aspek ekologi merupakan nyawa kegiatan rehabilitasi mangrove. Keterlibatan masyarakat setempat yang berdekatan dengan lokasi rehabilitasi sejak awal menjadi jembatan penghubung bahwa rehabilitasi adalah kegiatan bersama, bukan sekedar proyek, sehingga rasa memiliki terbangun sejak awal. Tidak terputus ketika proyek rehabilitasi habis masa kontrak formal, kemudian aktivitas ini diikat dengan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya dari kegiatan rehabilitasi mangrove, seperti ekowisata, pengembangan produk makanan dan minuman berbasis mangrove serta pencarian pasarnya.
Selain itu, Komisi IV DPR juga menerima masukan dari petani, terkait perbaikan jalan atau infrastruktur menuju lokasi.
Hal ini memang bukan wewenang dari BRGM. Namun tentu, Komisi IV akan mengkoordinasikan dengan instansi berwenang, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (*)
