25 radar bogor

Endang S Thohari Sampaikan 14 Catatan pada Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor, Kabupaten Cianjur) DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc (A-84) menghadiri sekaligus menjadi juru bicara Fraksi Partai Gerindra pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sekjen KKP beserta seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang bertempat di Ruang KK IV Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (15/2/22).

Baca juga: Perajin Tahu Tempe Mengeluh, Harga Kedelai Meroket Produksi Dikurangi

Hj. Endang menyampaikan, materi rapat terkait Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TA.2022; dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan 14 catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan.

Hj. Endang menyampaikan, bahwa dengan adanya perubahan pagu Anggaran yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Fraksi Partai Gerindra meminta komitmen penuh dalam optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2022 minimal seperti ditahun 2021 dengan  rata-rata 98,88% pada Unit Kerja Eselon I KKP.

Komitmen tersebut juga harus diikuti dengan diakomodirnya usulan bantuan program untuk CPCL dari Anggota Komisi IV DPR RI, mengingat tahun sebelumnya masih banyak bantuan program yang belum terealisasi.

Perubahan pagu Anggaran yang diajukan KKP, perlu diikuti rencana strategi percepatan bantuan pemeritah.

Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra menanyakan strategi apa yang disiapkan untuk mempercepat bantuan pemerintah, khususnya jika pandemi covid-19 dinyatakan berakhir.

Contohnya seperti komitmen bimtek/sosialisasi di setiap Esselon I bersama Anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi rakyat.

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Juknis Pengelolaan dana bergulir LPMUKP yang sudah ada.

Mereka menekankan agar juknis ini dapat mempermudah proses yang sudah berjalan dan lebih mengembangkan usaha KP yang sudah ada.

“Kami meminta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk mempermudah proses pengurusan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP). Dengan sistem online yang sudah diterapkan oleh BKIPM, proses pembuatan, perpanjangan sertifikat, dan verifikasi setiap satu tahunnya harus memberikan kemudahan untuk menjamin serta memelihara konsistensi penerapan HACCP oleh UPI. Demikian pula untuk terobosan dan inovasi dalam penyederhanaan pelayanan pelayanan sertifikasi secara online, sehingga mempermudah layanan di wilayah-wilayah yang tidak ada petugas karantina ikan,” kata Hj. Endang.

Dalam Rencana Kerja BKIPM 2022, Fraksi Partai Gerindra meminta adanya pengembangan laboratorium referensi dan akreditasi (laboratorium uji, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) dengan mengacu pada parameter uji yang terakreditasi, standar/metode uji, dan penerapan standar sistem manajemen mutu yang berkualitas tinggi sesuai prinsip-prinsip HACCP.

Hj. Endang juga menuturkan, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar KKP khususnya Dirjend PRL terus bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Agar target perbaikan lahan gambut dan Mangrove dapat sesuai target secara Nasional.

“Jangan ada ego sektoral, karena lahan ini luas yang harus diperbaiki, jadi sinergi sangat dibutuhkan, komisi IV juga siap berkolaborasi untuk perbaikan gambut dan mangrove,” tandas Hj. Endang. (*)