RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar III, meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Hj. Endang S Thohari mengikuti rapat dengar pendapat bersama Eselon 1 Kementrian Pertanian (Kementan) RI, Rabu (2/2/2022).
Hj. Endang meminta sekjen dapat memastikan seluruh program dan kegiatan kementan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Baca juga: Libatkan Generasi Milenial, Kementan Optimalkan Teknologi Digital
Hj. Endang meminta agar dijabarkan terkait perbandingan pagu anggaran yang diterima oleh Inspektorat Jendral Tahun 2021.
Menurutnya, Inspektorat Jenderal memiliki beberapa kegiatan yang menjadi prioritas utama, Hj. Endang meminta dijabarkan masing-masing dari ketiga kegiatan prioritas utama tersebut.
Terkhusus dalam kegiatan audit dengan tujuan tertentu, dapat dilakukan atas dasar tujuan atau kepentingan seperti apa.
Selain itu, ia juga meminta diberikan penjelasan apakah kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal tersebut sudah dikaitkan dengan program Gratieks.
“Terkait dengan banyaknya permasalahañ dari program eselon 1 seperti Ditjen PKH, kami meminta penjelasan terkait peran itjen dalam melakukan pengawasan internal,” ujarnya.
Untuk kegiatan fasilitasi pembiayaan, seperti asuransi pertanian dan asuransi usaha ternak selalu dialokasikan setiap tahun.
Hj. Endang meminta penjelasan dimana lokasinya dan seperti apa mekanisme pemberian asuransi ini dan bagaimana sistem yang digunakan untuk membayar klaim petani terhadap musibah yang dialami.
Lainnya, dalam rangka menyambut IKN maka ketersediaan pangan menjadi sangat penting.
Oleh sebab itu, Ia juga meminta untuk Kalimantan Timur mendapatkan perhatian lebih terkait dengan infrastruktur pertanian tersebut.
Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra meminta bibit-bibit yang diberikan kepada masyarakat dengan kualitas baik.
Lalu, solusi apa yang diberikan kepada petani kelapa sawit pada saat replanting. Di mana petani kelapa sawit harus tetap mendapatkan penghasilan.
“Hal ini banyak dikeluhkan oleh petani kelapa sawit. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan program replanting tersebut,” ungkap Hj Endang.
Integrasi Sawit – Sapi amat berperan penting dalam peningkatan produksi daging sapi nasional. Hasil Studi Kelayakan sangat menguntungkan, jadi Integrasi Sawit Sapi dapat menjadi cabang usaha baru bagi pekebun sawit.
Pakan Silase/Fermentasi yang diperlukan Chopper bisa dialokasikan dari direktorat alat mesin pertanian PSP atau alokasi jenis bantuan ayam diganti Chopper.
Dengan adanya Chopper akan mendukung Bank Pakan makin berkualitas bagus, sehingga ternak meningkat bobot badan dan lebih banyak daging yang dihasilkan.
Pihaknya juga meminta penjelasan terkait ketahanan pangan. Bagaimana cara mengatasi keterbatasan aspek ketersediaan pangan di daerah yang banyak mengalami gagal panan akibat Hama.
Hj. Endang juga mempertanyakan, terkait tindakan apa yang harus di lakukan Badan Ketahanan Pangan jika tidak bertumbuh UMKM pangan lokal di suatu daerah.
Selain itu, ia menanyakan tindakan yang di lakukan BKP jika tidak meningkatnya pola pangan B2SA di masyarakat.
Untuk BPPSDMP, pengurangan sebesar Rp 2 M untuk Insentif BOP bagi Penyuluh, insentif BOP dan Honor bagi THL-TBPP mohon dipertimbangan kembali.
Mengingat tugas penyuluh yang begitu berat dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian.
“Kami Anggota Komisi IV Gerindra DPR RI meminta peningkatan kesejahteraan pada seluruh penyuluh pertanian di Indonesia,” tambah Hj. Endang.
Kementan, lanjutnya, juga harus membuat pelatihan tematik dengan output yang jelas. Setelah pelatihan harus ada pendampingan serta laporan progressnya secara berkala.
Kementan, lanjut Hj Endang, harus dapat membukakan peluang pasar bagi peserta pelatihan karena yang dibutuhkan petani selain saprotan adalah pendampingan budidaya dan usaha serta pasar untuk produknya.
Hampir semua program petani milenial, kata Hj. Endang, diarahkan untuk Polbangtan dan SMK PP serta Binaan Kementan.
“Bagaimana dengan mahasiswa pertanian yang bukan Polbangtan. Program apa yang Kementan tawarkan?,” tanyanya lagi.
Dilema petani dalam pembukaan lahan baru dengan kebijakan pembukaan lahan baru untuk hortikultura yang masih memberatkan petani dengan jangkauan biaya yang dinilai masih memberatkan petani.
“Bagaimana cara mengatasi kondisi lahan yang tidak mendukung, kurangnya modal untuk membudidayakan cabai, tidak lengkapnya ketersediaan sarana dan prasarana, penanganan hama dan penyakit tanaman cabai?,” tanyanya lagi.
Terakhir, kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 Tugas Fungsi Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan penerapan Badan Litbang Pertanian kementerian Pertanian dialihkan ke BRIN, bahkan pada RDP 9 November 2021 lalu sudah dijelaskan penjabaran tentang transformasi struktur organisasi Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Pengelola Sistem Pertanian (BPSP).
“Kami mohon penjelasan bagaimana perkembangan penerapannya mengenai hal ini,” cetus Hj. Endang.
Ia juga mempertanyakan, dalam skema menggerakkan ekonomi/investasi perbenihan daerah sudah sejauh mana Balitbangtan berkolaborasi dengan lembaga lain termasuk peran swasta untuk memperbanyak benih/bibit sumber hasil penelitian Balitbangtan. (*)
