BOGOR – Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2022 mengalami penurunan yang drastis.
Pada tahun anggaran 2021, Pemkab Bogor mendapatkan bantuan sebesar Rp364 miliar. Walaupun saat itu, setelah terkena dampak efisiensi masih menyisakan beberapa proyek pembangunan dengan anggaran yang signifikan seperti bantuan untuk pembangunan RSUD Bogor Utara, Cogreg.
Selain itu, pembangunan 2 ruas jalan yang terdampak bencana di Cigudeg dan Sukajaya, revitalisasi Pasar Cisarua dan pembangunan alun-alun Cirimekar – Cibinong.
“Dalam Pergub Jabar nomor 185 tanggal 31 Desember tahun 2021 Pemkab Bogor hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp123,4 miliar,” papar Anggota DPRD Provinsi Jabar asal Dapil Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, dari besaran bantuan keuangan Pemprov Jabar ke Pemkab Bogor tahun ini kecuali untuk keperluan yang sifatnya normatif nyaris tak ada bantuan keuangan untuk pembangunan fisik.
“Hanya ada dua kegiatan pembangunan fisik yakni untuk pembangunan saluran irigasi dan jalan lingkungan di Kecamatan Tanjungsari yang total nilainya hanya Rp400 juta,” imbuh Kang AW (sapaan akrab,red).
Lebih lanjut, kang AW mengatakan, bantuan keuangan terbesar diberikan untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS senilai Rp119,87 miliar.
Selanjutnya, untuk kesejahteraan para guru bantu di desa terpencil sekitar Rp2,48 miliar dan untuk kegiatan bulan bakti gotong royong serta Bhakti Siliwangi dan TNI membangun desa sebesar Rp635 juta.
“Dengan bantuan keuangan tahun ini yang tinggal sepertiganya dibanding tahun sebelumnya, saya memahaminya karena dua alasan, yakni turunnya asumsi potensi PAD Pemprov Jabar pada tahun 2022,” paparnya.
Selain itu, kata Kang AW, APBD tahun 2022 dibahas pada tahun 2021 yang kondisi perekonomian saat itu kembali mengalami konstraksi akibat munculnya varian Delta sehingga APBD tahun 2021 terkena dampaknya dengan dilakukannya banyak pencoretan kegiatan sebagai dampak dari adanya efisiensi anggaran.
“Beranjak dari pengalaman ruang fiskal pada tahun 2021 itulah maka pembahasan asumsi APBD 2022 dibahas dalam pertimbangan moderat yang cenderung pesimis,” jelasnya.
Istilahnya, sambung kang AW, lebih baik bicara pahitnya dulu ketimbang bicara manis terus berikan bantuan untuk bangun ini dan itu ternyata dicoret lagi dengan alasan efisiensi karena asumsi perhitungannya kembali meleset,” tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.
Alasan kedua, sambung kang AW, beban Pemprov Jabar untuk mengcover kebutuhan masyarakat penerima PBI BPJS meningkat dua kali lipat yang biasanya Rp50-an miliar sekarang menjadi Rp119-an miliar.
“Apabila masih menggunakan perhitungan mengcover keperluan PBI BPJS dengan perhitungan ke belakang, Rp50-an miliar itu kan bisa saja digunakan untuk membangun yang lain,” ungkapnya.
Sehingga, menurut Asep Wahyuwijaya, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka kewajiban Pemprov Jabar untuk menambah anggaran bagi masyarakat PBI BPJS menjadi prioritas.(mg)
