RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III meliputi (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) Hj Endang S Thohari kembali menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Rabu (26/1/2022).
Baca juga: KKP Dorong Peluang Investasi Di Sektor Perikanan
Raker kali ini membahas evaluasi pelaksanaan angggaran tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022, serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.
Hj. Endang menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran KKP
tahun 2021 rata-rata 98,88% pada Unit Kerja Eselon I KKP. Tapi penyerapan anggaran tersebut tidak dibarengi dengan diakomodirnya usulan bantuan program untuk CPCL dari Anggota Komisi IV DPR RI.
DPR Fraksi Gerindra menerima banyak keluhan dari beberapa CPCL di daerah pemilihan terkait tidak terealisasinya program bantuan dari KKP untuk kelompok nelayan dan pembudidaya Ikan, terutama bantuan dari Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap.
Realisasi program prioritas Kementerian Kalautan Perikanan Tahun 2021 adalah Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan di 19 provinsi dan 98 Kabupaten/Kota dengan total pemberian sertifikat 12.896 bidang sertifikat tanah, Fraksi Partai Gerindra meminta data terkait lokasi nelayan penerima Program Sehat dan bagaimana monitoring paska pemberian sertifikat.
“Nilai ekspor-impor produk perikanan kita pada 5 tahun terakhir terus meningkat yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar dan motor penggerak ekonomi mayarakat.,” kata Hj Endang.
Akan tetapi pagu anggaran KKP mengalami penurunan dari Rp 6,65 triliun tahun 2021 menjadi Rp 6,11 triliun di tahun 2022. Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah menyesuaikan anggaran KKP dengan
menaikkan Pagu Anggran KKP saat ini. Agar nilai ekspor komoditas utama sektor kelautan dan perikanan meningkat begitu juga dengan usaha sektor perikanan budidaya. Agar semakin berkembang dan menjadi andalan penggerak ekonomi masyarakat.
Hj Endang juga menyampaikan, bahwa bantuan-bantuan strategis kepada masyarakat dari KKP masih sangat sedikit. Misalnya, Kampung Nelayan, Keramba Jaring Apung, Bioflok, Mesin Pakan Ikan, Kapal Boat, Mobil Berpendingin, Pitap dan lain-lain.
Bahkan wilayah-wilayah strategis (wilayah yang diapit dengan garis pantai, misalnya Aceh) belum mendapatkan bantuan strategis tersebut. “Oleh sebab itu kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperhatikan dan memperioritaskan daerah-daerah potensial Kelautan dan Perikanan di Indonesia untuk dialokasikan dan tepat sasaran bantuan-bantuan strategis tersebut di tahun 2022 ini,” tegas Hj Endang.
Hj Endang juga menyorot mengenai bantuan pengelolaan garam. Ia mengatakan, pihaknya telah dapat kabar bahwa Kementerian Kelautan telah membuat garam untuk kesehatan dan kecantikan. Namun pelaksanaannya dilapanga, Hj Endang mengatakan, tidak ada dilakukan bimbingan teknis.
“Jadi banyak sekali koperasi-koperasi kita yang mati suri. Mohon diperhatikan, sehingga bisa ada bimtek-bimtek yang mengarah kesejahteraan petani garam,” tegasnya.
Kemudian selanjutnya, masih kata Hj Endang, penggunaan break water. Ia meminta kepada Dirjen laut untuk bersinergi kedepannya.
Hj Endang juga menyampaikan kepada Dirjen Perikanan Tangkap, sangat disayangkan di Agrabinta, Kecamatan Cidaun, letaknya sangat sulit dijangkau. “Itu harus ditentukan facing ground. karena kalau tidak, titik lokasinya ikan ini tidak tepat,” tambah Hj Endang.
Kemudian, lanjutnya, alat penangkapan ikan para nelayan kurang mumpuni. Belum lagi, katanya, nelayan kesulitan membeli mesin perah seharga Rp 30 juta per unit.
“Nah, ini mohon ada fasilitas yang memadai, walaupun saya tahu anggarannya sangat kecil,” terangnya.
Juga kurangnya sarana prasarana keselamatan nelayan. “Mohon diberikan bantuan pelampung atau life jacket sebanyak 200 pieces.
Kemudian, Hj Endang memaparkan mengenai karantina ikan dan pengawasan mutu. Ia meminta syarat administrasinya dipermudah dan lebih diefisiensikan.
“Kami juga ingin ditambahkan kuota bimbingan teknis yang sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing,” cetusnya. (*)
