RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III meliputi (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur), Hj Endang menghadiri rapat kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Selasa (25/1/2022).
Dalam rapat, mereka membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2022.
Poin awal, Hj. Endang menyampaikan bahwa, penanggulangan sampah secara nasional masih dianggap belum maksimal.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri LHK Republik Indonesia konsern dalam penanganan sampah secara komprehensif dan terukur.
KLHK juga harus mengalokasikan anggaran yang signifikan, untuk kegiatan-kegiatan strategis dalam penanganan sampah.
Misalnya memperbanyak bank sampah untuk kelompok-kelompok masyarakat yang konsern di penangan sampah. Sekaligus menciptakan rule models penangan sampah yang mendapatkan keuntungan bagi masyarakat. Sehingga menghasilkan dan berkelanjutan.
“Kami meminta agar Dirjen PSLB3 mengevaluasi ketentuan persyaratan bantuan pembangunan tempat pengelolaan sampah seperti TPS 3R, Bank Sampah Induk, dan sebagainya terutama agar tidak hanya lahan milik pemda atau Fasos Fasum Perumahan saja yang dapat digunakan. Namun lahan milik masyarakat dapat pula diusulkan sebagai lokasi pembangunan bantuan tersebut. Sehingga setiap daerah tidak kesulitan atau terhambat terkait lahan jika ingin mengusulkan bantuan tersebut,” ungkap Hj Endang.
Hj. Endang juga menyampaikan beberapa hal permasalahan di Dapilnya. Yaitu terkait sampah di daerah perkotaan
Kabupaten Cianjur mulai menjadi masalah.
Karena tidak ada tempat pengelolaan
sampah. Masyarakat kesulitan untuk membayar petugas sampah.
Sehingga disana perlu program Bank
Sampah Induk dan TPS 3R yang bertempat di Desa Sukaresmi Kec. Sukaresmi.
Ekosistem mangrove di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Cianjur juga sangat minim dan cenderung hidup di
muara sungai.
Pembukaan lahan pesisir untuk pertanian lahan kering dan tambak mengakibatkan ekosistem mangrove berkurang.
Hj Endang mengusulkan perlu adanya program rehabilitasi mangrove di pesisir pantai selatan yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cidaun, Agrabinta dan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.
Hj Endang juga mengatakan bahwa Kota Bogor dan Kabupaten Cianjutlr kekurangan penyuluh kehutanan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Jabar.
“Ini juga mohon ada perhatian, karena daerahnya luas, harus ada kendaraan juga dengan jarak yang jauh itu,” katanya.
Masalah lain yaitu di Gunung Pangrango. Masih banyak petugas yang statusnya masih pelaksana tugas.
Sehingga, kata Hj Endang, mereka masih setengah-setengah dalam mengerjakan tugasnya.
Kemudian untuk Dirjen PSKL, lanjut Hj Endang, ternyata untuk program budidaya lebah madu, belum ada pembinaan yang ideal.
“Padahal Perhutani kita terkenal madunya,” kata dia.
Terakhir yaitu masalah di Kecamatan Bojong Picung. Kata Hj Endang, di sana ada pengelolaan pohon saga yang bisa dimanfaatkan untuk subsitusi kedelai.
“Mohon diperhatikan, soalnya sudah banyak sekali tenaga ahli dari luar yang meninjau,” Hj Endang. (*)
