RADAR BOGOR, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III meliputi (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) Hj. Endang Setyawati Thohari, hadir dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertanian, Senin (24/1/2022).
Dalam raker tersebut, mereka membahas evaluasi pelaksanaan angggaran tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2022.
Dalam raker, Hj. Endang S Thohari ditunjuk sebagai juru bicara (jubir) mewakili Fraksi Partai Gerindra di Komisi IV DPR RI.
Hj. Endang menyampaikan ringkasan
tanggapan dan pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
“Kami ingin memastikan kepada Menteri Pertanian, apakah ketersediaan pangan pokok nasional selama tahun 2022 dalam
kondisi aman? dan dipastikan tidak akan ada impor Beras?,” kata Hj Endang.
Poin selanjutnya, ia menyampaikan bahwa Fraksi Partai Gerindra DPR RI sangat berbahagia terjadinya peningkatan NTP sampai 108,34.
“Dan tentunya tren peningkatan ini harus
terus di tingkatkan. Namun yang sangat kami sayangkan, NTP Tanaman Pangan masih di bawah 100. Apa langkah kongkrit yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan NTP Tanaman pangan dan menjaga harga gabah petani, khususnya jelang panen raya padi? Kami minta pemerintah dapat memastikan harga gabah petani diatas HPP,” tegas Hj Endang.
Hj Endang juga menyebut, bahwa Fraksi Partai Gerindra kembali mengusulkan agar harga gabah dikembalikan menjadi harga dasar gabah (HGD) seperti tahun 1969-2000.
Karena memberi jaminan keuntungan bagi petani, minimal 30% dengan memperhatikan perkembangan harga beras dan biaya hidup.
Tidak lagi menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP).
Selanjutnya, Hj Endang mengatakan, harga telur ayam sempat meroket Rp. 30.000/Kg pada akhir 2021.
Namun kemudian turun dan kendala pemenuhan pakan unggas perlu mendapat
perhatian serius.
“Kami Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan bagaimana langkah strategis Kementan dalam mendukung ketersediaan stok pakan, keterjangkauan harga, tata kelola pendistribusian kebutuhan pakan dan teknologi inovasi pakan dan secara nasional,” tanyanya.
Poin selanjutnya, mengenai produksi cabai yang menurun tahun 2020 sebesar 2,77 juta ton.
Ia mempertanyakan, kendala apa
yang dihadapi, sehingga produksi justru menurun dan menyebabkan harga
cabai meningkat dan berdampak pada daya beli petani.
“Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Kementan dalam menyikapi kenaikan harga cabai hampir tiap tahun terjadi gejolak harga,” tegas Hj Endang.
Poin keenam, yaitu target produksi komoditas utama tahun 2022. Dimana kedelai ditargetkan 0,20 juta ton, serta mencermati kebutuhan kedelai nasional untuk kebutuhan produksi pengrajin tahu tempe cukup tinggi.
“Kami Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk pengembangan substitusi kedelai, seperti kacang koro pedang dan lainnya, yang mana saat ini komoditas tersebut belum mendapat perhatian dari pemerintah,” beber Hj Endang.
Poin ketujuh, tentang bawang putih yang ditargetkan sebesar 91.000 ton. Apakah kebijakannya hanya mengandalkan impor untuk memenuhi ketersediaannya. Dan apakah kementerian pertanian memiliki data base terkait dengan lahan-lahan yang
bisa ditanami bawang putih. Sehingga ada peningkatan produksi.
Hj Endang juga mempertanyakan, bagaimana strategi pemerintah dalam pemasaran dan penyerapan panen petani bawang putih.
“Yang terjadi saat ini petani vawang putih belum merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap petani tersebut,” ujarnya.
Poin kedelapan, realisasi kegiatan utama Kementerian Pertanian 2021 paling rendah
pada kegiatan optimalisasi produksi sebesar 94,78%.
Sedangkan untuk kegiatan lain terealisasi dengan baik. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan kendala apa yang dihadapi. Sehingga kegiatan optimalisasi
produksi tidak terealisasi 100%.
Serta kebijakan apa yang seharusnya
diterapkan agar kegiatan ini terealisasi 100%.
Selanjutnya, realisasi anggaran kementerian pertanian tahun 2021 sebesar 97,28%.
Realisasi tahun ini paling baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, kondisi riil di lapangan masih banyak kegiatan yang belum
terealisasi dengan baik.
Contoh, untuk Ditjen Hortikultura. Dimana masih ada kekurangan dari pelaksanaan kegiatan, terkait dengan bantuan karena barang yang turun ke lokasi tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan dan
spesifikasi yang kurang memenuhi standar.
Begitu juga Ditjen PKH. Di mana hewan ternak yang dikirimkan ke lokasi, ada yang tidak sesuai dengan harapan peternak/kelompok tani. Ada yang sakit dan mati.
Fraksi Partai Gerindra meminta untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Sehingga tidak mengejar realisasi saja atau kegiatannya asal jadi dan asal terpenuhi.
Tanpa memperhatikan kondisi yang ada.
Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan terkait tingkat keberhasilan
program Food Estate.
Apakah program tersebut cukup bagus untuk dikembangkan kesemua wilayah atau hanya wilayah tertentu saja.
“Kami meminta data valid terkait kegiatan tersebut dan kami terus mendorong pengawasan Food Estate melalui Panja Food Estate, sebagaimana yang sedang berjalan saat ini,” ujar Hj Endang.
Berikutnya, yaitu strategi pembangunan pertanian mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan.
Di mana dilakukan penguatan cadangan
dan sistem logistik pangan sampai lumbung pangan kecamatan.
Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan, bagaimana mekanisme program ini
dijalankan.
“Apakah sudah ada pilot project terhadap keberadaan lumbung pangan tersebut? karena sampai saat ini kementerian pertanian belum maksimal menerapkan satu data,” tambah Hj Endang.
Kalau memang program ini sudah
berjalan, lanjutnya, dimana saja lokasinya.
“Dan kira-kira berapa cadangan pangan
disetiap lumbung pangan kecamatan tersebut?,” tanya Hj Endang.
Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan terkait program Toko Tani.
Hj Endang menanyakan berapa jumlah petani yang telah berkontribusi aktif dalam program tersebut.
Bagaimana pemerintah, masih kata Hj Endang, memastikan bahwa Toko Tani dimanfaatkan oleh pelaku usaha
kecil.
Serta bagaimana Toko Tani berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan ini.
Lainnya, memgenai sebagaimana target 320 UMKM Horti yang terdiri dari cabai olahan, bawang olahan, buah olahan dan sayuran serta tanaman obat.
Apakah UMKM tersebut telah menghasilkan output olahan Horti berstandar mutu tinggi.
Selanjutnya, mereka juga meminta evaluasi dan penjelasan bagaimana respon masyarakat terkait program (Ditjen) Hortikultura menargetkan pembangunan
2.358 kampung hortikultura yang tersebar di seluruh Indonesia.
Fraksi Partai Gerindra juga menekankan pentingnya pendampingan/bimbingan teknis dan fasilitasi pascapanen, mendukung integrasi pertanian dari hulu sampai hilir.
Ada lagi mengenai Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), menjadi sebuah program pertanian yang dirasakan mampu menumbuhkan ekonomi keluarga, khususnya para ibu rumah tangga, dalam mendapatkan asupan sayur sehat, dengan harga yang murah berasal dari kebun/pekarangan.
Fraksi Partai Gerindra mendorong agar program P2L terus dijalankan oleh
Kementerian Pertanian.
Mereka jug meminta penjelasan terkait posisi Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) yang ditarik ke BRIN. Juga Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang akan menjadi bagian dari Badan Pangan Nasional.
Bagaimana kebijakan Menteri Pertanian dengan kondisi tersebut. Karenakan terkait
dengan anggaran kedua eselon tersebut yang sudah dialokasikan.
Terakhir, kata Hj Endang, dalam hal mengoptimalkan 5 program kerja kementerian pertanian tahun
2022. Tentunya diperlukan adanya penguatan peran penyuluh.
Namun penyuluh pertanian memiliki beban kerja yang cukup berat, dikarenakan
jangkauan wilayah kerja lapangan yang sangat luas, jumlah terbatas, dan
sarana teknologi yang terbatas.
Hj Endang menanyakan, bagaimana evaluasi dari Kementerian Pertanian menyikapi hal ini. Serta bagaimana solusi strategisnya di tahun 2022.
“Fraksi Partai Gerindra meminta agar kebijakan pemerintah terintegrasi dari hulu sampai hilir, jangan sampai program hanya pada aspeknya produksi saja, tanpa memikirkan aspek distribusi dan pemasarannya, sejalan dengan manifesto perjuangan Partai Gerindra bahwa kebijakan pangan harus terintegrasi dan berpihak pada petani sehingga akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju dan berdaulat pangan,” tandasnya. (*)
