Beranda Politik Komisi II DPR : Tidak Ada Pembahasan Penundaan Pilpres 2024

Komisi II DPR : Tidak Ada Pembahasan Penundaan Pilpres 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada pembahasan mengenai rencana pengunduran jadwal Pilpres 2024 mendatang

JAKARTA–RADAR BOGOR, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada pembahasan mengenai rencana pengunduran jadwal Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Saan menanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pengusaha-pengusaha di Indonesia menginginkan hajatan lima tahunan tersebut ditunda.

“Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu. Komisi II sampai hari ini firm bahwa pemilu itu 2024,” ujar Saan kepada wartawan dikutip Rabu (12/1).

Legislator Partai Nasdem tersebut mengaku pihaknya segera menjadwalkan rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024.

Dengan ditetapkannya jadwal pemilu maka isu perpanjangan masa jabatan akan terbantahkan.

Baca Juga :Kasus Narkoba Ardhito, Bukti Berupa Ganja

“Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan kapan pemilunya di tahun 2024 maka spekulasi terkait dengan pengunduran masa jabatan itu akan terbantahkan,” katanya.

Saan menuturkan, rencananya Komisi II DPR akan rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu pada masa persidangan III 2021-2022 ini.

Sebab menurut Saan, Pilpres adalah agenda lima tahunan. Sehingga jika dipaksa untuk ditunda penyelenggarannya maka bertentangan dengan konstitusi.

“Ya pasti itu kan bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita kan mengatakan bahwa yang namanya pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali. Jadi itu kalau misal diundur banyak sekali konsekuensi dan tentu itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani pandemi covid dan juga recovery pasca pandemi,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Baca Juga :Leuweung Geledegan Ecolodge, Tawarkan Spot-Spot Instagramable dan Menu Murah Meriah

Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya. (jpg)