JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tidak setuju jika Pori di bawah satu kementerian. Menurut dia, Polri harus berada di bawa komando Presiden RI.
Baca Juga: Komisi III DPR: Gaduh Atau Senyap yang Penting Uang Negara Selamat
Hal ini dia katakan menanggapi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo yang mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang nantinya akan menaungi Polri.
“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu. Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita perlu memastikan bahwa lembaga ini profesional dan independen,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (3/1).
Legislator Partai Nasdem menuturkan, bahwa jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.
“Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi oleh politisi,” katanya.
Karena itu, Sahroni mengaku tidak setuju Polri di bawa satu kementerian. Pasalnya jabatan menteri adalah posisi politik. Sehingga tidak ingin Polri menjadi alat politik.
“Jangan sampai polisi jadi alat politik. Karenanya bagi saya, struktur dan garis komando yang sudah ada sekarang itu sudah tepat,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan masalah keamanan selama ini juga masuk dalam pekerjaan Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena tugas dan beban Mendagri sudah terlalu banyak, ia menilai perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri dengan Polri berada di bawah naungannya.
Usulan pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini diperlukan lantaran hingga kini menurutnya belum ada lembaga politik yang bisa merumuskan kebijakan nasional berkaitan dengan fungsi keamanan di dalam negeri.
Nantinya, Dewan Keamanan Nasional bisa menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional. (Jpg)
