25 radar bogor

Soal RUU KKR, Komnas HAM Sarankan Pemerintah Terbuka

komnas HAM
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang terdiri dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
komnas HAM
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang terdiri dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

JAKARTA-RADAR BOGOR, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta, penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang disusun pemerintah harus melibatkan banyak pihak terutama. Sampai saat ini, Komnas HAM menyesalkan belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun naskah rancangan RUU KKR.

Baca Juga: Penyelesaian Kasus-Kasus HAM Perlu Ada Sinergi dan Kolaborasi

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menyampaikan, sejak awal seharusnya pihaknya sudah dilibatkan dalam penyusunan RUU KKR. Sebab, jangan sampai draf RUU KKR disusun secara sepihak dan mendapatkan penolakan pada kemudian hari.

“Karena di masa lalu yaitu tahun 2006, MK pernah membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh Pemerintah,” kata Amiruddin dalam keterangannya, Minggu (12/12).

Dia menjelaskan, UU KKR adalah dasar hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan. Secara teknis, KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat.

“Dunia telah mengenal mekanisme ini sejak lama. Bahkan sudah ditempuh diberbagai negara, seperti Afrika Selatan dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Amerika Latin setelah pemerintahan-pemerintahan otoriter jatuh di negara-negara tersebut oleh gerakan demokratisasi,” ujar Amiruddin.

Oleh karena itu, begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut. Karena perlu melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Dia menyesalkan, hingga kini penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui proses nonyudisial selalu menjadi wacana pemerintah dari tahun ke tahun. Karena itu, ada baiknya pemerintah berhenti berwacana, dan mulai menunjukan langkah dan konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud langkah nonyudisial itu.

“Sampai hari ini Komnas HAM belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun draft RUU KKR tersebut. Padahal Komnas HAM sudah seharusnya dilibatkan sejak dari awal,” pungkasnya. (Jpg)