25 radar bogor

Komisi V Ajak Sinergitas Mitra Kerjanya

Komisi V
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Cecep Gogom bersama rekan-rekannya saat rapat dengan mitra kerjanya di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Selasa (16/11/2021).
Komisi V
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Cecep Gogom bersama rekan-rekannya saat rapat dengan mitra kerjanya di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Selasa (16/11/2021).

BANDUNG-RADAR BOGOR, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Cecep Gogom bersama rekan-rekannya di Komisi V rapat dengan mitra kerjanya di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga : Dihadiri Sandiaga Uno, ARN Terpilih Jadi Nakhoda Baru DPP HIKMA

Dalam rapat kerja tersebut hadir dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD Al Ihsan, RSUD Paru Sidawargi, RSJ provinsi Jabar dan RS Pameungpeuk.

“Sinergitas antara Komisi V dengan mitra kerjanya ini dapat lebih erat lagi sehingga dapat mencapai tujuan program yang dilaksanakan pada 2022 mendatang,’’ kata HCG sapaak akrab H Cecep Gogom.

Menurut dia, sinergitas ini penting untuk mencapai kesepakatan politik kebijakan penganggaran TPAS 2022 telah dilakukan antara Gubernur bersama DPRD secara kolektif kolegial. Terlebih Gubernur jabar telah menyampaikan nota pengantar RAPBD tahun anggaran murni 2022.

Dirinya juga ingin memastikan Dinas Sosial dapat memberikan bantuan atas bencana sosial. Terlebih saat ini musim banjir dan bencana, begitu pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan data terbaru anggaran bisa mengcover berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Jawa Barat.

Selain itu, sinergitas mitra kerja Komisi V ini dapat saling mendukung terhadap program-program dari mitra kerja saat pandemi Covid-19 walaupun banyak refocusing.

Meski terdapat realokasi anggaran dirinya berharap progran-program wajib yang memang merupakan kebutuhan dasar dan layanan-layanan publik karena mitra Komisi V ini memang mitra yang mengeluarkan anggaran untuk pelayanan masyarakat.

Dirinya juga mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar harus menyesuaikan dengan anggaran yang minim akibat berkurangnya pendapatan daerah. (*/unt)