25 radar bogor

APBD 2022 Disahkan, Fokus Pemulihan Ekonomi

Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Ketua DPRD KAbupaten Bogor, Rudy Susmanto sepakati DPRD Kabupaten Bogor bersama Bupati sepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, usai Rapat Paripurna (30/11/2021). Foto : Hendi Novian
Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Ketua DPRD KAbupaten Bogor, Rudy Susmanto sepakati DPRD Kabupaten Bogor bersama Bupati sepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, usai Rapat Paripurna (30/11/2021). Foto : Hendi Novian

CIBINONG-RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor bersama Bupati menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, melalui Rapat Paripurna.

Baca Juga : Memprihatinkan, Balita di Cibungbulang Ini Butuh Bantuan

Untuk APBD ditetapkan sebesar Rp7,76 triliun. Sementara, target pendapatan ditetapkan 7,194 Triliun naik sebesar 16,63 persen atau Rp1,53 triliun dari rancangan awal sebesar Rp6,144 triliun.

Adapun belanja daerah ditargetkan sebesar 7,776 triliun, defisit ditutup dari pembiayaan netto yang ditargetkan sebesar Rp627,26 miliar.

“Alhamdulillah kami bisa selesaikan pembahasan tepat waktu dan mengikuti aturan yang sehingga dalam rapat paripurna hari ini kita setujui bersama APBD Tahun Anggaran 2022,” kata Ketua DPRD Rudy Susmanto kepada wartawan.

Rudy mengatakan, pembahasan APBD 2022 dilakukan secara teliti dan mengedepankan kepentingan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi.

“Kamu berharap pengelolaan anggaran nantinya mengedepankan efisiensi, efektifitas dan produktifitas. Intinya harus bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, target PAD proporsinya sebesar 44 persen dari total target pendapatan daerah.

“Target pendapatan daerah sebesar Rp 7,149 triliun bersumber dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3,146 triliun dan target pendapatan transfer (penerimaan dari luar) sebesar Rp4,3 triliun,” ucapnya.

Ia mengaku, adapun target belanja daerah sebesar Rp7,776 triliun sudah mencakup alokasi belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 26,55 persen, alokasi belanja sektor kesehatan 17,73 persen untuk penanganan covid-19 dan stunting.

“Pemulihan ekonomi daerah dialokasikan ke beberapa SKPD seperti Diskop UKM, Dinas PUPR, Dinas Ketahana Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta transfer dana ke desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat seperti Samisade, bonus produksi, serta bagi hasil pajak retribusi daerah,” pungkasnya. (Abi)