JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas berharap pemerintah bisa bergerak cepat mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron masuk ke Indonesia. Pasalnya hal itu sudah menjadi perhatian besar dunia.
Baca Juga : Daya Saing Industri Mamin Dibenamkan NTM
“Jangan sampai Indonesia mengalami keterlambatan pencegahan maupun penanganan seperti sebelumnya. Diketahui, saat ini ada beberapa negara, bahkan sudah menutup pintu kedatangan bagi para pendatang dari Afrika atau negara-negara yang telah terinveksi varian tersebut,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com Minggu (28/11/2021).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri acara Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Timur Business Forum. Seminar yang diselenggarakan di Universitas Islam Malang tersebut mengangkat topik “Recovery Ekonomi Pasca Pandemi”. Ibas menjadi pembicara pertama dengan subtema “Arah dan Kebijakan Recovery Ekonomi Pascapandemi”.
Ibas hadir secara virtual karena tengah menemani sang ayah, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat (AS).
Menuurut Ibas, risiko terjadinya penyebaran gelombang ketiga Covid-19 pada 2022 menjadi salah satu tantangan besar yang harus diperhatikan. Karena itu, jika kebijakan kita tidak antisipatif dan adaptif dengan cepat dan tepat, maka kurva penyebaran Covid-19 yang boleh dikatakan bisa ditekan saat ini, bisa kembali naik secara drastis.
“Kita lihat negara-negara Afrika, Eropa, bahkan Hongkong hari ini tengah alami badai tersebut,” tutur anggota Komisi VI DPR ini.
Lebih lanjut, Ibas juga mengatakan faktor libur natal dan tahun baru (nataru) yang makin dekat dapat kembali menimbulkan keramaian besar bagi masyarakat. Terutama kawasan wisata. Jika tidak diantisipasi hal ini jelas akan berpotensi buruk
“Belum lagi soal keterlambatan distribusi vaksin tahap satu dan dua yang bisa menghambat pembentukan kekebalan komunitas,” imbuhnya.
Menurut Ibas, kurangnya ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, juga dapat menjadikan risiko penularan di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi lainnya. Wakil ketua Badan Anggaran DPR ini pun menyebutkan keterbatasan anggaran pemerintah berakibat pada kurang idealnya kebijakan pengendalian pandemi yang diterapkan.
“Apalagi terkesan negara tetap dual track dalam pembangunan infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional, mengingat anggaran cukup terbatas. Meskipun demikian, orang santun mengatakan, tidak peduli seberapa lambat anda berjalan, selama Anda tidak berhenti,” tegas Ibas.
Ibas menyampaikan beberapa langkah dan solusi pengendalian pandemi yang dapat diterapkan untuk mempercepat penyelesaian krisis. Termasuk, berkaitan dengan hal teknis kebersamaan dan kemandirian dalam tindakan pengendalian yang dilakukan swasta. Misalnya, tes rutin untuk pegawai, pesantren, dan lain sebagainya guna membantu pembentukan imunitas kelompok.
“Kerja sama antar pihak juga perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya pengendalian pandemi. perluasan kerja sama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam bersama mengendalikan pandemi dan memulihkan perekonomian Indonesia. Kita harus ingat, keyakinan, keberanian, dan semangat yang teguh, sangat penting untuk bertahan dari masa-masa yang sulit,” pungkasnya. (jpg)
