BOGOR-RADAR BOGOR, Hibah eks aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa lahan seluas 10,2 hektare diharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk pelayanan masyarakat.
Baca Juga : Resmikan Gerai Marbot Mart, Kapolresta : Kita Bantu agar Bisa Mandiri
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Dia pun mengaku akan memberikan masukan terhadap Pemkot Bogor, terkait penggunaan lahan tersebut.
“Ada beberapa titik yang nantinya kita diskusikan rencana Pemkot Bogor seperti apa, DPRD akan memberikan masukan. Termasuk kebutuhan sarana perkantoran publik, yang representatif, access-able (mudah diakses), dan terjamah publik secara baik,” ujar Atang, Jumat (26/11/2021).
Selain itu, sambung dia, DPRD Kota Bogor juga akan memberi masukan terkait pemanfaatan aset tersebut agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
Misalnya, dengan membangun sarana layanan publim berupa fasilitas kesehatan.
Mengingat, kata Atang, Kota Bogor baru memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
Juga untuk menambah beberapa puskesmas tambahan, yang beberapa di antaranya bukan milik Pemkot Bogor.
Atang mengatakan, DPRD Kota Bogor juga akan mendorong Pemkot Bogor agar menambah gedung sekolah baru, terutama pada tingkat SMP.
Juga membangun sekolah tingkat SMA dengan meminta dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Kenapa? Karena SMP dan SMA kita tidak merata di wilayah yang ada. Sementara dengan sistem penerimaan sistem zonasi maka banyak warga di pinggiran kota akan kesulitan untuk sekolah di SMA maupun SMP negeri yang legaknya jauh dan hanya ada di wilayah tengah kota,” jelas Atang.
Dia menambahkan, Kota Bogor sendiri sudah memiliki banyak aset yang ada saat ini. Hanya saja terkendala masalah di bukti kepemilikan hak dan utilisasinya.
“Kita berharap tambahan aset yang diberikan Kemenkeu berupa aset eks-BLBI bisa betul-betul dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan sarana layanan publik, dan aktivitas ekonomi,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mendapatkan hibah aset lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa lahan seluas total 10,2 hektar dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
Rencananya hibah dengan nilai aset lahan keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar itu akan dimanfaatkan untuk membangun ibu kota baru.
“Membangun kota itu kan juga menyiapkan masa depan, salah satu yg harus kita antisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan, keterbatasan lahan untuk pemukiman, dan mobilitas warga yang harus dikendalikan supaya tersebar tak hanya di pusat kota,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota, Kota Bogor, Kamis (25/11/2021).
Bima mengatakan, saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses hibah beberapa lahan eks BLBI tersebut untuk Pemkot Bogor.
Lanjut Bima menjelaskan, hibah lahan eks BLBI tersebut berupa bidang tanah seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dengan luas 3,35 hektar.
Kemudian, kata Bima, bidang tanah seluas 3,35 hektar di Kelurahan Empang, Bogor Selatan dan 6 bidang tanah lainnya dengan total 9.790 meter persegi di kawasan Jalan R3.
“Lahan ini memiliki nilai aset keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar,” katanya.
Salah satunya, lahan 6 hektar di Katulampa akan direncanakan menjadi lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bogor yang baru.
Balai Kota dan Kantor Pemerintahan yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.
“Insya Allah sesuai dengan konsep perencanaan kota, akan mengurangi beban pusat Kota Bogor di kawasan Istana dan Kebun Raya dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pusaka yang lestari,” papar wali kota dua periode itu.
Bima menjelaskan, rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Bogor sebetulnya bukan wacana baru, tetapi sudah sejak lama diwacanakan karena perkantoran eksisting tidak sesuai dengan perencanaan kota Bogor.
“Jadi harus ada redistribusi fungsi ke pinggir. Karena kalau semua tetap di tengah akan parah di sini. Kita selamatkan Kebun Raya, pusat kota ini menjadi kota pusaka yang lestari, heritage dan green, kira-kira begitu,” paparnya.
Kedepan, Bima menambahkan, pemanfaatan seluruh lahan tersebut akan dibicarakan bersama dengan DPRD dan disesuaikan dengan perencanaan kota.
“Nanti akan bersama-sama dewan membahas perencanaannya gimana, penganggarannya dan pembangunannya seperti apa,” katanya.
“Nanti kita rencanakan terintregasi, terpadu kalau sekarang kan dinas misah-misah. Ya, ada yang di Kayu Manis, ada yang di Bogor Selatan, ada yang di Tanah Sereal, misah-misah semuanya. Nanti di sana disatukan lebih praktis dan efisien,” jelasnya.(ded)
