Radar Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah jabatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini pun langsung dikritisi oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, di periode kedua Jokowi ini bukannya memperamping kabinet. Namun malah membuat gemuk kabinet di pemerintahan. Sehingga hal ini terlihat Jokowi tidak fokus terhadap kerja kabinetnya.
“Intinya memang periode kedua Pak Jokowi mestinya fokus ke kinerja, bukan menambah gemuk kabinet. Karena semua kan dibiayai negara,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (23/11).
Mardani menegaskan, penambahkan kursi Wakil Menteri ESDM ini juga menunjukan Presiden Jokowi tidak memegang prinsip reformasi birokrasi seperti yang selama ini ia gaungkan.
“Kian aneh. Tanpa wacana langsung jalan. Padahal prinsip reformasi birokasi itu miskin struktur dan kaya fungsi,” katanya.
Karena itu, anggota Komisi II DPR mempertanyakan menambah jabatan kursi Wakil Menteri ESDM ini. Apakah untuk bagi-bagi kekuasaan setelah sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke kabinet.
“Apakah ini untuk mengakomodir PAN yang baru bergebung? Jadi semua spekulasi bisa timbul,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perpres ini mengatur mengenai posisi Wakil Menteri ESDM.
Perpres ini ditetapkan Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2021 lalu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
“Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” tulis pasal 2 Perpres tersebut. (jpg)
