BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mendapatkan hibah lahan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berupa lahan seluas total 10,2 hektar dari Pemerintah Pusat, melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
Baca Juga : PNM Kembangkan Kapasitas Usaha Nasabah Mekaar
Rencananya hibah dengan nilai aset lahan keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar itu akan dimanfaatkan untuk membangun ibu kota baru.
“Membangun kota itu kan juga menyiapkan masa depan, salah satu yg harus kita antisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan, keterbatasan lahan untuk pemukiman, dan mobilitas warga yang harus dikendalikan supaya tersebar tak hanya di pusat kota,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota, Kota Bogor, Kamis (25/11/2021).
Bima mengatakan, saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses hibah beberapa lahan eks BLBI tersebut untuk Pemkot Bogor.
Lanjut Bima menjelaskan, hibah lahan eks BLBI tersebut berupa bidang tanah seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dengan luas 3,35 hektar.
Kemudian, kata Bima, bidang tanah seluas 3,35 hektar di Kelurahan Empang, Bogor Selatan dan 6 bidang tanah lainnya dengan total 9.790 meter persegi di kawasan Jalan R3.
“Lahan ini memiliki nilai aset keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar,” katanya.
Salah satunya, lahan 6 hektar di Katulampa akan direncanakan menjadi lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bogor yang baru.
Balai Kota dan Kantor Pemerintahan yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.
“Insya Allah sesuai dengan konsep perencanaan kota, akan mengurangi beban pusat Kota Bogor di kawasan Istana dan Kebun Raya dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pusaka yang lestari,” papar wali kota dua periode itu.
Bima menjelaskan, rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Bogor sebetulnya bukan wacana baru, tetapi sudah sejak lama diwacanakan karena perkantoran eksisting tidak sesuai dengan perencanaan kota Bogor.
“Jadi harus ada redistribusi fungsi ke pinggir. Karena kalau semua tetap di tengah akan parah di sini. Kita selamatkan Kebun Raya, pusat kota ini menjadi kota pusaka yang lestari, heritage dan green, kira-kira begitu,” paparnya.
Kedepan, Bima menambahkan, pemanfaatan seluruh lahan tersebut akan dibicarakan bersama dengan DPRD dan disesuaikan dengan perencanaan kota.
“Nanti akan bersama-sama dewan membahas perencanaannya gimana, penganggarannya dan pembangunannya seperti apa,” katanya.
“Nanti kita rencanakan terintregasi, terpadu kalau sekarang kan dinas misah-misah. Ya, ada yang di Kayu Manis, ada yang di Bogor Selatan, ada yang di Tanah Sereal, misah-misah semuanya. Nanti di sana disatukan lebih praktis dan efisien,” jelasnya.
Bima menyatakan, Pusat Pemerintahan Kota Bogor yang baru menjadi model bagi green building, atau gedung yang ramah lingkungan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi.
“Karena wilayahnya masih asri di sana,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku akan membahas secara khusus terkait pemanfaatan lahan eks BLBI oleh Pemkot Bogor.
“Ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang nantinya tentu aset ini akan sama-sama kita diskusikan rencana Pemkot (kedepan) seperti apa,” ucapnya.
Politisi PKS itu menambahkan, DPRD akan memberikan masukan termasuk kebutuhan sarana perkantoran publik yang representatif, aksesable dan bisa terjamah publik secara baik.
Kedua, terkait dengan pemanfaatan aset tersebut untuk bagaimana bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
“Sebetulnya aset kita ini banyak sekali di pemerintah kota Bogor, masalahnya adalah dibukti kepemilikan hak yang kedua adalah bukti administrasinya,” kata Atang.
“Kita berharap bahwa tambahan aset yang diberikan oleh kementerian Keuangan yang berupa bekas aset BLBI ini betul betul bisa dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan sarana publik, sarana layanan publik dan juga aktivitas ekonomi,” tukasnya.(ded)
