JAKARTA-RADAR BOGOR, Isu adanya reshuffle kabinet kembali muncul setelah pergantian panglima TNI pekan lalu. Namun, gosip itu ternyata belum terlihat menguat tanda-tandanya. Sejumlah partai politik (parpol) memilih pasif terkait rencana pergantian menteri Kabinet Indonesia Kerja jilid II tersebut.
Baca Juga: Di Usia 72 Tahun, SBY Ambil Risiko Jalani Operasi Kanker Prostat
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan, hingga kini PAN belum mendengar kabar soal reshuffle itu. Sebelumnya PAN disebut akan menyodorkan nama sang Ketua Umum Zulkifli Hasan. Muncul pula nama Soetrisno Bachir (ketua dewan kehormatan).
Namun, Saleh menyatakan bahwa nama yang akan disodorkan tersebut masih belum final. Sebab, pihaknya juga harus menanti informasi tentang kebutuhan menteri yang perlu di-reshuffle. ”Mestinya kan kalau misalnya kebutuhannya ini, bisa tahu siapa yang cocok untuk itu,” jelasnya di gedung DPR, Jakarta, kemarin (22/11). Saleh menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Parpol juga tidak bisa mendesak-desak.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya juga belum mendengar soal rencana kocok ulang kabinet. ”Belum ada bisik-bisik,” ujar dia seusai diskusi di Media Center DPR kemarin.
Mungkin, kata Jazilul, Presiden Jokowi menunggu momen yang tepat. Apakah sebelum pemberlakuan PPKM level 3 atau setelahnya. Wakil ketua MPR RI itu menyatakan, PKB juga tidak menyodorkan nama untuk posisi menteri.
”Kami hanya menunggu dari presiden,” ucapnya.
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai seharusnya kabinet Jokowi perlu di-reshuffle. Sebab, beberapa menteri kinerjanya memang relatif rendah dan ada juga menteri lain yang selalu membuat gaduh.
Dia juga menyoroti posisi wakil menteri karena kinerja mereka tidak ada yang menonjol. Wakil menteri dinilai tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja kementerian.(Jpg)
