25 radar bogor

Soal Konflik Papua, Jenderal Andika Perkasa Gunakan Cara Humanis Dibanding Militer

KSAD Jenderal Andika Perkasa.
KSAD Jenderal Andika Perkasa.
KSAD Jenderal Andika Perkasa.
KSAD Jenderal Andika Perkasa.

JAKARTA-RADAR BOGOR, Fraksi Partai Nasdem di Komisi I DPR RI mempertanyakan penanganan konflik di Papua kepada Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI terpilih. Andika menyatakan akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dibanding militer.

Baca Juga : Prioritas Pertama Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI, Tumpas KKB di Papua!

“Dia (Jenderal Andika Perkasa) akan mencoba penyelesaian Papua itu sehumanis tidak lagi dengan pendekatan militer,” kata Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Ansory kepada wartawan, Minggu (7/11/2021).

Kendati demikian, Hasbi tidak bisa menjamin jika di Papua tidak akan terjadi lagi pembunuhan setelah Jenderal Andika Perkasa dilantik. “Saya tidak menjamin itu. Tanyakan ke Panglima,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasbi optimis jika Jenderal Andika Perkasa mampu membawa perubahan setelah menjadi Panglima TNI. Terutama dalam menyelesaikan konflik Papua.

“Kalau saya liihat Panglima TNI itu orangnya kesatria. Dia tidak menutup-nutupi bahwa terhadap kelemahan dia sampaikan ada kelemahan,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi I DPR menyetujui Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa.

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR, Sabtu (6/11/2021).

Legislator Partai Golkar ini menuturkan bahwa persetujuan Komisi I DPR terhadap Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI lantaran telah melakukan rapat internal.

Meutya menambahkan, proses selanjutnya DPR menggelar rapat paripurna pada Senin (8/11/2021) untuk menyetujui Jenderal Andika Perkasa ditetapkan sebagai Panglima TNI, sebelum selanjutnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (jpg)