BOGOR-RADAR BOGOR, Sejumlah mahasiswa Kota Bogor berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Sabtu (6/11/2021) siang.
Semua Korban Banjir Bandang di Kota Batu Ditemukan
Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa itu, untuk mempertanyakan anggaran penyertaan modal sebesar Rp5,5 miliar yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) pada tahun 2018.
“Berdasarkan asas pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan umum, kita meminta kepada bapak walikota untuk klarifikasi kucuran anggaran 5,5 milyar ke PDJT tahun 2018,” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Hukum Universitas Pakuan, Fadil Mahendra.
Fadil mengatakan, kucuran dana yang sudah dikeluarkan Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada PDJT tidak ada transparansi. Serta belum jelas arah penggunaannya.
Padahal, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sudah jelas Pemkot Bogor, dalam hal ini Bima Arya diwajibkan menyediakan informasi seterang-terangnya kepada masyarakat, terkait anggaran yang telah dikucurkan.
Dirinya juga menjelaskan dalam unjuk rasa, terdapat poin tambahan yang diangkat terkait nasib supir angkot terdampak kebijakan Pemkot, mengganti angkot dengan BISKITA Transpakuan.
Kebijakan tersebut dinilai tidak seimbang. Membuat nasib supir angkot menjadi terombang-ambing.
“Kebijakan Bima Arya ini tidak seimbang, nasib supir angkot jadi terombang-ambing karena tidak jelas solusinya. Solusinya dialihkan ke bis, sedangkan jumlah angkot ada berapa ribu. Jadi tidak sebanding,” tambah Fadil.
Dirinya juga menilai, penunjukkan PDJT sebagai operator layanan Bis Transpakuan belum tepat. Disebabkan pengelolaan PDJT yang belum sehat.
“BISKITA Transpakuan ini masih ada irisannya dengan PDJT karena Bima Arya menunjuk PDJT sebagai operator layanan Bis Transpakuan. Bagaimana bisa PDJT yang masih kacau dan belum jelas birokrasinya dan kita tidak tahu pengeluaran anggarannya kemana, tapi ditunjuk memegang instrumen yang krusial terhadap program baru ini,” tukasnya.(ded/mg2)
