CITEUREUP-RADAR BOGOR, Pemerintah Desa (Pemdes) Citeureup, bersama Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor menggelar rapat, terkait permasalahan yang ada di Pasar Citeureup.
Penutupan Jalan Amblas Sholis Sampai 2022, Motor Juga Dilarang Melintas
Kepala Desa Citeureup, Marwan Hermawan menjelasakan, keluhan masyarakat disampaikan dalam rapat tersebut.
Mereka meminta agar jalan yang digunakan PKL kembali berfungsi, permasalahan sampah dan drainase. Serta terminal yang alih fungsi menjadi tempat parkir.
“Belm ada solusinya,” Kata Marwan kepada Radar Bogor, Rabu (03/11).
Pemerintah Desa Citeureup meminta Tohaga untuk membuktikan realisasi dari apa yang sampaikan masyarakat.
“Itu baru bahasa untuk sinergitas yang kita inginkan bukti, agar keluhan masyarakat direalisasikan sehingga tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.
Selain itu, Pemdes juga menanyakan CSR dari pasar yang belum ada hingga saat ini.
Terkait infomasi okum RT /RW yang melakukan penarikan retrebusi, Marwan mengatakan penarikan itu sudah berjalan sekian tahun dan diketahui. Bahkan ditandatangani oleh camat dan kades terdahulu.
“Jadi apakah hal tersebut pungli diketahui camat dan kades dulu, kan mereka punya stempel, itu udah dari beberapa tahun kebelakang, dan kenapa baru sekarang ramai,” lanjutnya.
Spanduk bertuliskan stop pungli dipasang untuk yang di pasang untuk mempertegas dan memperjelas bahwa pemdes tidak melakukan pungutan apapun dari pasar.
“Kita mempertegas jangan sampai ada oknum yang mengatas namakan desa,” ucapnya.
Seorang pedagang Pasar Citeureup, Suhendar, mengungkapkan, tidak mengetahui adanya karcis retrebusi tersebut yang di minta oleh pihak RW maupun desa.
“Kalo pagi tidak ada, kalo malam tidak tau, ada apa engga, soalnya saya jualannya pagi sampe sore aja,” kata Suhendar.
Sementara itu, Humas Perumda Pasar Tohaga Humas Defi Imanullah menyampaikan, untuk permasalahan karcis retrebusi saat ini sudah tidak ada.
Pihaknya pun melakukan rapat dengan pemdes untuk bersinergi memperbaiki permasalahan pasar Citereup.
“Kita akan bersinergitas dengan pemdes memperbaiki permaslaahan dari pasar citeureup mulai dari sampah, jalan dan drainase,” ucapnya.
Permasalahan sampah di pasar Citeureup dilatar belakangi tidak adanya tempat pembungan sampah sementara. Sehingga sampah di pasar tersebut menumpuk.
“Sebagaian besar masayarakat citeureup membuang sampah nya pun ke pasr, karena belum ada tempat pembuangan sampah sementara,” tambahnya.
Dalam sinergitas ini, kata Delfi pemerintah desa dan dinas terkait dalam hal ini PUPR dan DLH akan diikut sertakan mengatasi permasalahan pasar.
“Yang permasalah limbah ini diluar pasar, jadi makannya kita sama sama besinergi kedepannya, bagaimana pasar citeureup lebih baik kedepannya,” lanjutnya.
Perumda pasar tohaga akan membahas lebih lanjut dengan dinas terkait mengenai sampah. Agar nantinya dibuatkan tempat pembuangan sampah sementara atau solusi yang lain.
Terkait jalan yang digunakan oleh PKL, Perumda Pasar Tohaga sudah sering mencoba menertibkan. Namun masih saja digunakan untuk berjualan.
“Kita tertibkan udh lama nanti muncul lagi, jadi dari awal pun sudah kita kembalikan sesuai dengan fungsinya. Nanti rencannya kita bersa sama melihat dulu penanganan yang pas karena ini bukan hal yang mudah, nanti akan rapat lagi terkait perbaikan,” pungkasnya. (CR)
