JAKARTA-RADAR BOGOR, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tengah menjadi buah bibir masyarakat setelah mengatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Kemenag Godok Biaya Minimal Umrah, Bisa Kurang dari Rp26 Juta
Hal ini tentu tidak diterima oleh sejumlah pihak yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam webinar internasional Santri Membangun Negeri yang disiarkan dalam channel YouTube TVNU, Rabu (20/10). Namun, bagaimana sebenarnya maksud dari Menag?
Dalam kesempatan tersebut, Menag menceritakan bahwa ada perdebatan kecil di kementerian ketika dirinya berencana untuk merubah tagline Kemenag. Pasalnya, tagline tersebut dirasa tidak sesuai dengan Kemenag.
“Tagline Kementerian Agama itu kan Ikhlas Beramal, saya bilang ‘nggak ada ikhlas di tulis itu, namanya ikhlas itu dalam hati, kok ikhlas ditulis, ini menunjukkan nggak ikhlas’. Enggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan, terus minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya membantu tapi minta potongan itu nggak ikhlas. Ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang,” ungkap dia dikutip JawaPos.com, Selasa (26/10).
Lalu perdebatan kecil itu terus berlanjut hingga berkembang menjadi sejarah asal-usul Kemenag. Pemicu pernyataan Kemenag adalah hadiah untuk NU bermula dari perkataan salah satu staf yang mengatakan bahwa Kemenag adalah ‘hadiah’ untuk umat Islam.
Ia pun membantah dengan mengatakan bahwa Kemenag bukan ‘hadiah’ untuk umat Islam, melainkan NU ketika pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta.
Adapun, ‘hadiah’ yang di maksud bukan berarti Kemenag diciptakan setelah kejadian tersebut, melainkan pemberian afirmasi kepada pendidikan agama, khususnya pesantren yang banyak berada di bawah naungan NU sebagai tanda terima kasih.
“Kemudian lahir Kementerian Agama, ya wajar sekarang kalau kita minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafrimasi pesantren dan santri, wajar-wajar saja itu. Tidak ada yang salah,” tutur dia.
Untuk diketahui, tujuan dari pembentukan Kemenag adalah untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di Tanah Air yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang layak.
Namun, juga agar hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid dan taktis berada di tangan seorang menteri.
Akan tetapi, pada saat itu ada juga yang menyampaikan protesnya, kenapa saat ini ada ‘hadiah’ afirmasi untuk pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Ia pun menjelaskan, NU merupakan organisasi besar yang notabene yang kuat melindungi yang lemah.
“Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, NU terkenal paling toleran dan moderat. Saya kira tidak ada yang salah. Nah itu kira-kira menjadi landasan cara berpikir kami (Kemenag untuk semua agama) di Kementerian Agama yang InsyaAllah sudah hampir seragam,” tandas dia. (jpg)
