BOGOR-RADAR BOGOR, Kasus kekerasan antar pelajar yang menewaskan siswa SMAN 7 Bogor, memantik perhatian Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H Rudi Harsa.
Uji Coba Srikandi, Sekda: Saya Minta Terhubung sampai Desa
Senin (25/10/2021), rombongan Komisi V DPRD Jabar mendatangi SMAN 7 Kota Bogor.
Kedatangan para wakil rakyat juga menyoroti soal pelaksanaan PTM SMA/SMK yang ada di Kota Bogor.
“Tawuran antar pelajar ini bukan hanya sekali saja di Kota Bogor, tapi sering terulang. Saya tidak bisa menyalahkan muridnya, tapi pengawasan para guru sebagai pendidik pada murid didiknya,’’ kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, H Rudi Harsa Tanaya.
Menurut H Rudi Harsa, peran para guru ini lebih penting dalam mencegah agar tawuran dan kekerasan antar pelajar ini tak terulang lagi.
Tak hanya itu, peran KCD wilayah sebagai perpanjangan Dinas Pendidikan Jawa Barat lebih banyak. Khususnya kaitannya dengan koordinasi dengan wilayah KCD itu berada.
“Saya mendapat keluhan dari jajaran Pemkot, KCD wilayah II Jabar jarang. Bahkan minim berkomunikasi dengan Pemkot Bogor. Bahkan tak pernah hadir diacara yang diundang oleh Pemkot Bogor,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor ini.
Dia meminta agar KCD tak lagi egois. Karena atasannya ada di Jawa Barat tak mau berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten.
Sementara, Kasi Pengawas pada Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Jabar, Irman Khaeruman mengapresiasi kunjungan dan masukkan serta saran jajaran Komisi V DPRD Jabar.
“Kami akui dulu komunikasi dengan Pemkot sangat lemah. Tapi sekarang kami mulai melakukan koordinasi dengan pak wali kota, terkait PTM terbatas dan vaksinasi untuk siswa SMA/SMK,’’ kata Irman.
Terkait tawuran pelajar, pihanya bakal memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang siswanya terlibat.
“Kami akan kembali mengkaji pelaksanaan PTM yang sudah berjalan di sekolah yang siswanya terlibat. Bisa juga dengan menunda PTM mereka,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, pihaknya sudah memanggil kepala sekolah yang siswanya terlibat untuk meminta klarifikasi.
Dia menegaskan, antisipasi kekerasan antar pelajar sebenarnya sudah dilakukan sejak awal-awal penerapam PTM terbatas.
KCD telah memberikan arahan sekaligus pembinaan kepada para kepala sekolah agar memperketat pengawasan PTM.
Khususnya sekolah-sekolah yang tercatat punya track record atau jejak rekam terlibat dalam aksi tawuran antarpelajar. (unt)
