Beranda Bogor Raya Ini Alasan Pemkab Bogor Belum Capai Target Vaksinasi

Ini Alasan Pemkab Bogor Belum Capai Target Vaksinasi

Vaksinasi Ketiga
Pelaksanaan vaksinasi ketiga bagi para nakes di area parkir lantai II Cibinong City Mall (CCM)

CIBINONG-RADAR BOGOR, Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk, dijadikan alasan Pemerintah Kabupaten Bogor tak capai target vaksinasi, hingga saat ini.

Terkendala Izin, Proyek Samisade Di Desa Ciampea Dialihkan

Kondisi ini pula membuat status level 3 Kabupaten Bogor belum juga turun.

universitas pakuan unpak bogor

Wakil Bupati Iwan Setiawan menjelaskan, pihaknya terus berupaya terhadap penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mempercepat capaian vaksinasi Covid-19.

“Sampai saat ini realisasi capaian vaksin data per 18 Iktober 2021 sebesar 35,39 persen atau 2.991.135 dosis dari target 8.451.580 dosis,” kata iwan.

Ia mengaku, kendalanya vaksinasi yakni, jumlah penduduknya banyak, kedua masih terdapat wilayah pelosok desa yang terpencil dan aksesnya juga kurang.

“Ini sedang kita usahakan, untuk tenaga vaksinator sebelumnya kita punya 1.000an orang vaksinator dan sekarang kita sudah punya lebih 1.500 vaksinator yang siap membantu,” tegasnya

Lebih lanjut, ia menuturkan, bahwa Pemerintah Pusat menargetkan 70 persen untuk vaksinasi dari jumlah penduduk atau 4.225.790 orang atau 8.451.580 dosis sampai Desember 2021.

“Yang jelas kita terus mempercepat capaian vaksinasi agar target bisa tercapai sesuai keinginan pusat,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Yusfitriadi melihat kalau urusan target vaksin memang tidak bisa dibohongi karena datanya langsung masuk portal data kemenkes dan satgas covid-19 melalui aplikasi.

“Sehingga ketika data ketercapaian vaksin dibawah target, maka sudah bisa mengelak apapun alasannya,” tegasnya.

Yus mengaku, dengan alasan luas wilayah dan penduduk terbanyak alasan klasik. Karena, dari dulu menjadi kabupaten terpadat tidak terbantahkan.

Namun kondisi tersebut, akan selalu didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusianya.

“Ini karena ketidakoptimalan kinerja pemerintahan daerah dan gugus tugas penanganan covid-19. Selain itu, proses edukasi dan sosialisasi yang massif sampai ke masyarakat terdalam juga tidak optimal,” tutupnya. (Abi)

Editor: Rany

bank mandiri kopra