Beranda Berita Utama Marak Aksi Kekerasan oleh Aparat, Kapolri Keluarkan Telegram Rahasia. Ini Poinnya!

Marak Aksi Kekerasan oleh Aparat, Kapolri Keluarkan Telegram Rahasia. Ini Poinnya!

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). (Humas Polda Sulsel/Antara)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021.

Pantau Vaksinasi di IPB, Kapolri: Bogor Butuh Akselerasi

Telegram ini berisi intruksi kepada seluruh anggota Polri untuk mencegah terjadinya aksi kekerasaan oleh aparat.

pmb universitas nusa bangsa bogor

Telegram tersebut ditandatangani langsung oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telegram ini. “Benar,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (19/10/2021).

Dalam STR tersebut, Kapolri menyoroti terkait masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Salah satunya kasus Polsek Percut Sei Tuan yang tidak profesional.

Kemudian oknum polisi membanting mahasiswa di Tangerang, hingga anggota Satlantas Polresta Deli Serdang menganiaya pengendara sepeda motor.

Berikut 11 poin telegram yang diterbitkan Kapolri:

1. Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penangananya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

3. Memerintahkan Kabid Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi.

4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.

5. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus mendomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

6. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi harus didahului dengan APP, memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi.

7. Memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsional Propam baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.

8. Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tindakan arogan, sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan kekerasam yang berlebihan.

9. Memerintahkan fungsi operasional khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan.

10. Memerintahkan para Dir, Kapolres, Kasat dan Kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dam ketentuan yang berlaku.

11. Memberikan punishment atau sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya. (jpg)

bank mandiri kopra