CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemkab Bogor mendukung penuh program nasional seluruh bidang tanah bersertifikat di Indonesia pada 2024. Musababnya, wilayah Bogor masih banyak kasus sengketa tanah yang beralih fungsi peruntukannya.
BPN Serahkan 219 Sertifikat Aset Tanah Milik Pemkab Bogor
“Karena kalau tanah bersertifikat secara hukum sudah bisa dipertanggungjawabkan, dan kepemilikannya pun harus bersertifikat dan tentunya ada kepastian pajak,” kata Sekda Burhanudin kepada wartawan, pada Jumat (8/10/2021).
Ia menjelaskan, dengan ada kepastian hukum tanah bersertifikat tentu ada bagi hasil pajak dan retribusi Daerah (BHPRD) akan bertambah. Bahkan, nilai besarannya tergantung yang ditarik oleh pihak desa.
“Kalau sudah tanah bersertifikat peluang kalah dari sengketa itu akan berkurang,” tegasnya.
Bahkan, ia menuturkan, pemerintah daerah yang baik itu nilai asetnya harus dihitung. Makanya, Bogor terus mendapatkan WTP berturut-turut karena salah satu penilaiannya aset sudah bisa dihitung.
“Kami minta perwakilan BPN wilayah barat segera terbentuk pada tahun 2021. Kantornya sudah dipersiapkan, kami ingin segera berdiri di sana untuk melayani masyarakat Bogor Barat,” pungkasnya. (abi)
Editor : Yosep
