RADAR BOGOR – Persyaratan dasar dan administratif Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Barat telah dipenuhi, tinggal menunggu aturan teknis atau Peraturan Pemerintah (PP).
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Dapil Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya selepas jadi pembicara dalam acara ngopi bareng dengan para sesepuh, tokoh masyarakat dan aktivis Bogor Barat di Pasar Leuwi Sadeng, Sabtu (2/10).
“Kalau PP-nya kelar, InsyaAllah Bogor Barat akan mekar,” ujar kang AW (sapaan akrab,red)
Lebih lanjut ia mengatakan, syarat dasar pembentukan dasar calon daerah otonomi baru yang terkait dengan minimal jumlah kecamatan, jumlah penduduk dan jumlah luas wilayahnya.
“Jika merujuk kepada Rancangan Peraturan Pemerintah, Bogor Barat ini bisa dikatakan telah melampaui ambang batas minimal yang dipersyaratkan dalam RPP itu,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat tersebut.
Secara administratif, kata dia, pengesahan dari DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jawa Barat pun sudah dilaksanakan.
“Semua dokumen resmi itu telah diserahkan ke Pusat, jadi tinggal menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah pusat saja,” papar Kang AW yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar tersebut.
Meskipun demikian, sambung dia, sembari menunggu RPP tersebut selesai yang hal itu akan menjadi penanda moratorium DOB dicabut dan penetapan DOB Bobar pun direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Ia menyampaikan, kini pembahasan harus mulai digeser pada persoalan yang lebih substantif, misalnya soal pembangunan insfrastruktur ekonomi, pertanian dan akses menuju kawasan wisata serta hal lain yang akan berdampak pada potensi penambahan PAD ke depannya.
“Saya kira, pikiran- pikiran dan perbincangan ini yang harus terus dikonsolidasikan oleh seluruh komponen warga di Bogor Barat,” imbuh politisi asal Bogor Barat ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika merujuk pada hakikat otonomi daerah dan keinginan memekarkan daerah itu adalah untuk mengefektifkan rentang kendali pembangunan dan mendekatkan fungsi pelayanan pemerintah serta ujung-ujungnya adalah untuk menyejahterakan warganya maka timbal balik bagi buat pemerintah sendiri adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumbernya berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan warganya.
“Pendapatan itu pula yang kemudian akan digunakan kembali sebagai anggaran untuk melakukan inovasi- inovasi pembangunan secara otonom agar warga pun semakin sejahtera,” ungkap Kang AW.
Dalam beberapa kasus, tegas dia, keberhasilan DOB di Jawa Barat itu sendiri salah satunya dilihat dari penambahan PAD. Bandung Barat saat menjadi DOB pada tahun 2008, PAD-nya hanya Rp32 Miliar, sekarang sudah sekitar Rp450 Miliar bahkan pernah menyentuh Rp600 Miliar.
“Pangandaran saat menjadi DOB pada tahun 2013 hanya Rp22 Miliar, sekarang sudah bisa mencapai Rp150 Miliar. Jadi, kalau PAD-nya stuck maka bisa diasumsikan tujuan otonomi daerah untuk semakin menyejahterakan warganya pun berpotensi akan mengalami stagnasi,” pungkas Kang AW.
Sebelum pembicara lain tampil, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, politisi muda kelahiran 1971 itu berkesempatan memberikan sambutan awal terkait pemekaran wilayah, yang memang menjadi salah satu ranah komisi yang dipimpinnya.
Doli yang berbicara, secara virtual lewat handphone anggota DPRD Provinsi Jabar, Asep Wahyuwijaya tersebut mengatakan, moratorium muncul dari pemerintah.
Ia menyarankan, kepada komponen dan aktivis pemekaran agar konsolidasi untuk menyusun bahan-bahan dan alasan-alasan pendukung DOB terus digiatkan.
“Pertemuan hari ini (acara silaturahmi Masyarakat Bogor Barat) positif dalam rangka menguatkan alasan logis, prinsipil dan alasan objektif kenapa harus mekar. Saya kira, kami di komisi II pada prinsipnya oke. Untuk daerah-daerah yang betul-betul secara obyektif, perlu pemekaraan kami akan tetap mendorong,” pungkas politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Wakil Ketua LPPM IPB, Sofyan Sjaf yang menjadi pembicara lain dalam acara yang digagas oleh Forum Silaturahmi Masyarakat Bogor Barat tersebut menekankan, pentingnya pembangunan desa sebagai basis pembangunan di Bogor Barat.
“Kondisi eksisting masyarakat di Bogor Barat yang agraris berbeda dengan Bogor Timur yang cenderung telah menjadi kawasan industri, jadi model pilihan pembangunannya itu pun harus didasarkan pada kondisi eksistingnya,” jelas Sofyan.
Agar pembangunan di Bogor Barat berhasil, kata dia, data desa yang presisi menemukan titik pentingnya yang juga menjadi inisiator Sekolah Pembangunan Desa di Kabupaten Bogor.
Dosen IPB, Prima Gandhi menekankan, tentang pentingnya kekompakan dan konsistensi dari aktivis pemekaran Bogor Barat.
“Pembangunan infrastruktur yang massif dan sistematis sejak sekarang menjadi keniscayaan agar pada saat Bogor Barat menjadi DOB maka percepatan pembangunan ekonomi bisa segera dilakukan,” ungkapnya. (*/cr)
