PAMIJAHAN – RADAR BOGOR, Penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) kembali dikeluhkan. Tidak hanya di Kecamatan Leuwisadeng. Hal serupa terjadi di wilayah Pamijahan.
Penyaluran BPNT di Ciampea Diawasi Ketat, Harus Layak Konsumsi
Seperti di Desa Cibitung Kulon, warga heran banyak dari warga lain yang tergolong mampu, namun masih menerima BPNT yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tersebut.
“Sebelum pencairan BPNT sempat ribut, karena sebagian yang menerima adalah warga mampu,” ujar Asep Saefulloh, warga Kampung Kaunggading kepada Radar Bogor, belum lama ini.
Tak hanya itu, saat pencairan pun, beber Asep, penerima tidak diperbolehkan mencairkan secara langsung. Dengan kata lain, kartu ATM untuk mencairkan BPNT dikolektif oleh masing-masing Ketua RT.
Padahal, penerima BPNT di desa lain yang masih di Pamijahan dapat mencairkan sendiri di agen E-warong yang ditunjuk.
“Ini kan aneh, sebetulnya seperti apa mekanisme dan sistem pencairan BPNT ini?,” keluh Asep.
Ketika ditanyakan ke aparat desa, lanjut Asep, dirinya mendapat jawaban bahwa data penerima BPNT itu berasal dari pemerintah pusat.
“Selain keluhan soal penerima dan pencairan, penyaluran pangan di Cibitung Kulon juga tidak beragam. Hanya sebagian produk tapi jumlahnya banyak, yang bisa tidak bertahan lama atau busuk,” tambahnya.
Jumlah nilai dari produk yang dibelanjakan juga tak sesuai dengan nilai bantuan dari pemerintah yakni Rp1,4 juta. Belum lagi, ada tambahan ongkos kirim untuk setiap bantuan yang dikirimkan ke rumah penerima.
Rupanya, hal serupa juga terjadi di desa sebelahnya yakni di Desa Cibitung Wetan. Banyak dari warga yang tergolong mampu namun terdaftar sebagai salah satu KPM BPNT.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Desa Cibitung Wetan, Ateng Rahmat Kurniawan. Menurutnya, pemerintah desa tidak ada kaitan maupun kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak menerima BPNT.
“Masyarakat harus sadar bahwa ini aturan, KPM tidak tahu ada pensiunan tentara, pensiunan TNI, mereka bisa menerima BPNT,” terangnya.
Pasalnya, kata Ateng, kondisi negara yang seperti sekarang, pemerintah berusaha memberikan bantuan ke semua warga.
“Apalagi perluasan KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), semua data itu berasal dari pusat, kami hanya menerima keluhan,” tandasnya.(cok)
Editor : Yosep
