Beranda Pendidikan Beda Nasib Guru Honorer era SBY dan Jokowi

Beda Nasib Guru Honorer era SBY dan Jokowi

Guru Honorer saat melakukan aksi menuntut perhatian pemerintah soal status dan kesejahteraannya. (jpnn/jawapos.com)

RADAR BOGOR, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho angkat bicara soal kebijakan pemerintah mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Irwan megatakan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian mereka selama ini.

Dengan begitu, para guru honorer yang masa pengabdiannya sudah cukup lama, seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi untuk diangkat sebagai PPPK.

mitra-10-shop-vaganza

Karena, nilai Irwan, guru honorer yang telah “berumur” bakal kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda dan lebih singkat masa pengabdiannya.

“Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui seleksi, tetapi dilihat masa pengabdian para guru itu,” ujar Irwan di Jakarta, Minggu (19/9/2021), dikutip JPNN.

Namun, pemerintah menetapkan para guru honorer seluruhnya tes PPPK, termasuk yang telah lama mengabdi belasan tahun.

Irwan menyayangkan cara pemerintah memperlakukan guru honorer yang berharap memperoleh peningkatan kesejahteraan dengan perubahan status menjadi ASN.

Dalam hal ini, Wakil sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI itu juga mempertanyakan kepedulian Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap guru honorer yang telah mengabdi begitu lama.

Terutama, kata Irwan, ketika banyak di antara guru honorer gagal mencapai passing grade atau ambang batas yang tinggi dalam tes PPPK guru 2021.

“Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia mendesak pemerintahan Jokowi memberi perhatian kepada guru honorer yang sudah cukup masa pengabdiannya, dengan mengangkat mereka menjadi PPPK maupun CPNS tanpa tes.

Cara itu, ujarnya, pernah dilakukan pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengangkat 1,1 juta guru honorer menjadi CPNS.

Apa yang dilakukan Presiden SBY, kata ketum CAKRA AHY itu, berbanding terbalik dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang baru mengangkat ribuan guru honorer menjadi CPNS selama enam tahun memimpin Indonesia.

“Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal, pengabdian mereka seharusnya diapresiasi dan diafirmasi,” kata Irwan Fecho. (JPNN/fajar)