RADAR BOGOR, Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi layak dipertahankan Presiden Jokowi.
Menurut Ujang, Presiden Jokowi harus cermat dan penuh perhitungan dalam melakukan perombakan pos-pos kementrian, jika perombakan dilakukan.
Kementerian yang selama ini menjadi pengawal program utama Presiden Jokowi yakni pembangunan infrastuktur, harus tetap dipertahankan.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, banyak proyek-proyek yang harus dikawal oleh Kementrian PUPR dan Kementerian Perhubungan, sebelum Presiden Jokowi berakhir masa jabatannya.
Ujang menegaskan, mengganti menteri yang terpenting ialah harus didasari dengan kinerja, bukan berlandaskan politis.
“Pembangunan-pembangunan selama ini kan kerja-kerja dari menteri-menteri sekarang ini. Persoalannya adalah reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Memang jadi seperti langkah judi (kalau Jokowi mengganti kedua menteri tersebut),” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/9).
Beberapa proyek strategis nasional yang tengah dijalankan oleh Kementrian PUPR antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun.
Lalu rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga. Kemudian oleh Kementrian Perhubungan yakni Pelabuhan Patimban, Bandara YIA dan Kereta Bandara YIA, MRT Jakarta, KRL Jogja-Solo serta pelabuhan di 10 destinasi.
Kesemuanya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini dapat terwujud dan sesuai dengan target.
Dengan mengganti dua menteri tersebut, maka dikhawatirkan bisa membahayakan kelanjutan pembangunan.
“Pasti terhambat, karena ganti menteri dipastikan ganti kebijakan, oleh karena itu tadi, Presiden harus pandai-pandai untuk mengkalkulasi reshuffle itu, agar tidak terjadi itu tadi, kemandekan pembangunan,” kata Ujang. (Fajar)
