CIBINONG-RADAR BOGOR, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto melakukan kunjungan kelembagaan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam rangka pembahasan peningkatan pelayanan publik bersama Wakil Bupati Iwan Setiawan di ruang rapat Wakil Bupati Bogor.
Ombudsman Tegaskan Firli Cs Tak Layak Berikan Label Malaadministrasi
Dalam pembahasan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bogor, Ombudsman RI akan lakukan mitigasi pencegahan maladministrasi dengan pendekatan melalui koordinasi, kerjasama dan membantu jaringan kerja Ombudsman RI di pemerintahan daerah dalam pencegahan praktek maladministrasi.
“Kita lakukan pendekatan melalui koordinasi, kerjasama dan membantu jaringan kerja Ombudsman di daerah dalam mencegah praktek maladministrasi lebih dini,” jelas Hery, Rabu (15/9/2021).
Hery juga menjelaskan terkait Respon Cepat Ombudsman (RCO) yang ditujukan untuk dapat menjangkau kalangan marjinal dalam melakukan laporan maladministrasi.
Beberapa bidang yang dapat dilaporkan yaitu infrastruktur jalan, pelayanan PLN, air, pelayananan publik lain yang membutuhkan percepatanan penanganan terkait energi, perhubungan dan infrastruktur serta bidang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
Sejalan dengan hal tersebut, Iwan Setiawan melaporkan kasus yang terjadi di Bogor terkait pelayanan PDAM yang sudah cukup berlarut dan belum terselesaikan, yaitu harga pembayaran PDAM di wilayah perumahan elit di Sentul City yang dipatok Rp 9.200.
Harga tersebut lebih mahal daripada tarif resmi yang ditetapkan PDAM untuk perumahan mewah sebesar Rp 4.900 sehingga masyarakat melaporkan ke pemerintah daerah dan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai pengelola daerah.
Terkait keberatan masyarakat mengenai harga yang diberikan khususnya masyarakat yang tinggal di perumahan Sentul City Bogor. Kasus ini juga berdampak pada penangguhan beberapa jabatan di Kabupaten Bogor.
Iwan Setiawan juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Ombudsman RI ke Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai evaluasi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan jumlah lebih dari 6 juta orang.
“Kami berterima kasih atas kehadiran Ombudsman RI di sini, ini sebagai bahan koreksian kami untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bogor dan meningkatkan penilaian Pemerintah Kabupaten Bogor Menjadi zona hijau”, ucap Iwan
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan publik yaitu dengan membuka Gerai Pelayanan Publik yang merupakan gerai untuk memudahkan warga Kabupaten Bogor dan sekitarnya dalam melakukan proses pelayanan publik yang diantaranya pembuatan SKCK oleh Polres Bogor, perpanjangan pasport oleh Imigrasi Kelas II Bogor, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah lainnya oleh Bappeda Kabupaten Bogor.
Selain itu, Gerai Pelayanan Publik juga menangani pembayaran air minum oleh PDAM Kabupaten Bogor, transaksi perbankan oleh Bank BJB, pengurusan KTP dan sejenisnya oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, pengurusan pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, serta pengurusan pelayanan perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor. Berlokasi di Aeon Mall Sentul City Bogor lantai B2.
Turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Nuradi, Kepala Bappeda Penelitian dan Pengembangan Suryanto Putra, Kepala DPMTSP Dace Supriyadi, serta Kepala Bagian Organisasi Sussy Rahayu Agustini.(*/ded)
Editor : Yosep
