BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyentil Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, terkait program bantuan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Politisi PKS itu menilai program bantuan RTLH di Kota Bogor hanya mengejar kuantitas, ketimbang kualitas perbaikan bagi warga penerima manfaat.
Sehingga Atang menilai jika program tersebut tidak efektif, karena dianggap tak menyelesaikan masalah. Khususnya bagi warga yang memiliki rumah yang tak kayak huni.
“Jadi ada catatan penting yang akan kita jadikan evaluasi bersama, bahwa bantuan RTLH ini sering kali tidak mencukupi bagi perbaikan rumah yang dibantu,” kata Atang, Selasa (31/8/2021).
Atang mencontohkan, warga penerima manfaat hanya mendapatkan bantuan di bawah Rp10 juta, bahkan ada satu rumah yang hanya menerima Rp5 juta dari total Rp17 juta sesuai jatah yang telah dianggarkan Pemkot Bogor.
Sementara, kebutuhan anggaran perbaikan rumahnya untuk menjadi layak huni lebih dari anggaran yang diberikan.
“Ini kan terkesan bahwa kita mengejar kuantitas jumlah rumah yang dibantu, bukan kualitas perbaikan yang dibantu,” katanya.
Untuk itu, persoalan ini akan menjadi catatan DPRD, khususnya di Banggar DPRD Kota Bogor agar bantuan RTLH yang diberikan Pemkot Bogor tidak hanya mengejar kuantitas rumah yang diperbaiki.
“Ini akan jadi catatan kita karena seharusnya bantuan RTLH ini tidak mengejar kuantitas rumah, tapi menyelesaikan rumah-rumah yang memang sudah tidak layak dihuni dengan bantuan yang cukup, sehingga menyelesaikan masalah, bukan masih menyisakan masalah,” cetusnya.
Dalam kesempatan ini, Atang mengaku sepakat jumlah anggaran yang diberikan kepada warga penerima manfaat bantuan RTLH disesuaikan berdasarkan catatan pemeriksaan yang dilakukan Disperumkim Kota Bogor.
Akan tetapi, fakta di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat terkait catatan dan evaluasi yang dilakukan Disperumkim, bahwa jumlah bantuan yang diberikan masih banyak kekurangannya.
“Jadi saya kira perlu ada duduk bersama antara Perumkim, kecamatan dan DPRD, standarnya seperti apa, jangan sampai yang rusaknya dibantu Rp15 juta tapi karena ngejar kuantitas rumah banyak dibantu,” ucapnya.
“Itu jelas tidak menyelesaikan masalah. Makanya kita ingin bagaimana program ini benar-benar membantu rumah warga menjadi layak huni,” sambungnya.
Dirinya juga menyinggung soal nilai pemberian bantuan dana RTLH yang diberikan Pemkot Bogor harus sama rata.
Karena, baginya konsep pemerataan dalam program ini bukan berbicara sama rata dan sama rasa. Apalagi, tingkat kerusakan rumah pasti akan berbeda-beda.
“Dilakukan perbaikan pun masih banyak menyisakan masalah,” ucapnya.
Ada dua opsi yang dapat menjadi solusi agar program bantuan RTLH ini tepat sasaran. Pertama anggaran RTLH diperbesar dan mengambil dari anggaran yang lain.
Kedua dengan anggaran yang sudah maksimal mencapai Rp50 miliar, itu diperuntukan bagi rumah yang memang benar-benar perlu dibantu dengan jumlah anggaran yang mencukupi.
“Jadi tidak mengejar kuantitas jumlah yang dibantu, tapi mengejar kualitas rumah yang dibantu,” tukasnya.
Reporter: Dede
Editor: Rany
