CIBINONG-RADAR BOGOR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar lebih untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024 mendatang.
“Jelang Pilkada 2024 ini, besaran anggaran hampir Rp200 miliar lebih, maka Pemkab Bogor perlu menyiapkannya,” kata Komisioner KPU Herry Setiawan, Rabu (25/8).
Herry menjelaskan, pembiayaan Pilkada ini sesuai dengan aturan UUD nomor 7 tahun 2017 dan UUD nomor 10 tahun 2016 yang mana sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
“Jadi untuk Pilkada ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara kalau untuk Pemilu itu oleh pusat melalui APBN,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengaku, mengenai persiapan anggaran bisa disiasati oleh Pemkab Bogor mulai tahun depan. Dengan cara setiap tahunnya menyimpan anggaran sebesar Rp100 miliar di 2022 dan sisanya ditahun 2023 hingga memenuhi kebutuhan sampai 2024.
“Itu termasuk biaya untuk antisipasi Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan kebutuhan protokol kesehatan lainnya,” kata Heri.
Namun dia menyebut jika di masa Pandemi Covid-19 ini, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun harus ditambahkan yang tadinya sekitar 7.000 TPS pada tahun 2018, kini diprediksi mencapai 10.000 TPS ditahun 2024.
“Jadi yang jumlah pemilihnya banyak, maka akan dipecah dan ditambah lagi menjadi sekitar 200 pemilih atau 300 pemilih maksimal per satu TPS,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, jika pembengkakan biaya Pilkada 2024 ini lebih besar digunakan untuk biaya Ad Hoc.
Sebab, dengan bertambahnya TPS otomatis menambah biaya untuk panitia penyelenggara di tingkat PPK TPS dan KPPS.
“Sementara untuk pengadaan segala macam tidak terlalu besar, sekitar 10 persen kurang dari biaya yang direncanakan,” pungkasnya.
Reporter: Jaenal
Editor: Rany
