RADAR BOGOR – Pemerintah Afghanistan kalah. Kemarin (15/8) Kabul terkepung. Tentara Taliban ada di semua penjuru di luar ibu kota negara.
Juru Bicara Taliban, Suhail Shaheen menegaskan, pasukannya tidak akan menggunakan kekuasaan untuk mengambil alih Kabul. Mereka bakal menunggu Afghanistan menyerahkan kekuasaannya secara sukarela.
’’Dalam beberapa hari ke depan, kami ingin penyerahan kekuasaan secara damai,’’ tegas Shaheen seperti dikutip Agence France-Presse. Taliban tidak ingin terjadi pertumpahan darah jika pasukannya sampai masuk ke ibu kota.
Pemerintah Afghanistan tidak memiliki opsi lain selain menyerah. Tanpa dukungan tentara NATO dan AS, Taliban mampu mengalahkan mereka dengan mudah.
Beberapa jam sebelum pernyataan Shaheen, Menteri Dalam Negeri Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal sudah menyatakan bahwa bakal ada transisi kekuasaan secara damai kepada pemerintahan transisi.
Shaheen memastikan bahwa Taliban bakal membentuk pemerintahan Islami yang inklusif. Semua warga Afghanistan akan jadi bagian dari pemerintahan. Taliban juga tidak akan menyerang diplomat dan para staf kedutaan besar serta lembaga-lembaga non pemerintah.
Karena itu, mereka tidak perlu keluar dari negara tersebut. ’’Kami ingin bekerja dengan semua penduduk, membuka lembaran baru perdamaian, toleransi, koeksistensi damai, dan persatuan nasional untuk negara dan rakyat Afghanistan,’’ tegasnya.
Tidak semua orang percaya dengan janji Taliban. Sebab, dulu ketika mereka meminta pasukan asing hengkang, kelompok yang berdiri pada 1994 itu juga berjanji untuk menghentikan serangan. Namun, yang dilakukan justru sebaliknya.
Langit Kabul kemarin dipenuhi dengan helikopter militer yang mengevakuasi para diplomat dan staf Kedutaan AS serta Inggris. Sirene terdengar di mana-mana.
Sejak pagi asap mengepul dari area kedutaan. Para staf membakar dokumen-dokumen penting yang berpeluang dijadikan propaganda. Bendera AS juga diturunkan dari gedung kedutaan yang memberi sinyal bahwa ia bakal ditutup.
Proses evakuasi terjadi sejak Sabtu (14/8) ketika sudah ada tanda Taliban mendekat ke Kabul dan bertambah intensif kemarin. Setidaknya ada 10 ribu penduduk AS di Kabul.
Negeri Paman Sam mengerahkan pasukannya yang masih berada di negara tersebut untuk membantu proses evakuasi. Di lain pihak, unit pasukan khusus juga bergabung dengan pasukan Inggris guna mengeluarkan lebih dari 500 pegawai pemerintahan negeri Ratu Elizabeth II itu untuk keluar dari Kabul.
Mereka dibawa ke Bandara Internasional Kabul untuk diterbangkan pulang secepatnya. Ketika Taliban berkuasa, bandara itu mungkin tidak bisa mereka gunakan lagi.
Para penerjemah yang bekerja untuk tentara AS, Inggris, dan NATO yang masih berada di Kabul kini meratapi nasib. Ketika Taliban berkuasa, umur mereka mungkin tidak lama.
Banyak pengamat yang menilai situasi saat ini sama dengan momen jatuhnya Kota Saigon dalam perang Vietnam 1975. Saat itu AS juga buru-buru mengevakuasi staf kedutaan serta para penduduknya di negara tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menampik hal tersebut. ’’Ini bukan Saigon,’’ tegasnya.
Menurut dia, misi ke Afghanistan 20 tahun lalu adalah memburu pelaku serangan 11 September 2001. Misi tersebut sudah berhasil. Pengamat lainnya menilai bahwa kekalahan Afghanistan akan dianggap sebagai kegagalan pada pemerintahan Biden.
Sementara itu, di Malaysia kekuasaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mungkin berakhir dalam hitungan hari. Rencananya, hari ini politikus 74 tahun itu akan bertemu Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah.
Dia akan memberikan tiga opsi kepada raja. Yaitu, pengunduran dirinya, pembubaran parlemen, dan atau tetap berkuasa meski dengan dukungan mayoritas.
Hal tersebut membuat voting kepercayaan yang seharusnya digelar September nanti tidak jadi dilaksanakan. Sebab, Muhyiddin sudah mengakui tidak memiliki 111 suara di parlemen untuk mendukung dirinya.
Meski begitu, dia menggarisbawahi bahwa koalisi Perikatan Nasional (PN) masih memiliki suara terbanyak jika dibandingkan dengan koalisi lainnya.
Ada sekitar 100 legislator di PN. Koalisi terbesar kedua adalah Pakatan Harapan (PH) yang punya 88 legislator.
’’Terserah raja untuk menggunakan kebijaksanaannya dan membuat keputusan karena kami memiliki 100 anggota parlemen,’’ tegas menteri di Departemen Fungsi Khusus kantor PM Redzuan Yusof. (sha/c6/bay)
