RADAR BOGOR, Pemerintah memutuskan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai perpanjangan tersebut makin membuktikan PPKM Level 4 tidak mampu menurunkan kasus positif Covid-19 secara signifikan.
Pasalnya, kata dia, pemerintah tetap saja mempertahankan PPKM Level 4, tanpa membuat kebijakan baru yang lebih efektif dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Jamiluddin juga menilai pemerintah seolah tidak mendengar jeritan rakyat yang makin banyak terdampak pandemi virus corona ini.
“Para pekerja makin banyak yang kena PHK dan dirumahkan. Mereka ini sudah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,” kata Jamiluddin melansir JPNN, Senin (9/8) malam.
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menjelaskan, para pekerja tidak tetap juga makin dalam ketidakpastian.
“Penghasilan yang tidak jelas membuat mereka sudah sampai tahap frustrasi,” ujar Jamiluddin.
Jamiluddin khawatir, peluang terjadinya krisis sosial makin terbuka, mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah seharusnya mengevaluasi bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama ini.
Menurutnya, bila hal itu tidak dilakukan, sama saja pemerintah terus menambah penderitaan masyarakat.
“Kalau kompensasi itu belum diberikan secara wajar kepada semua masyarakat yang terdampak Covid-19, maka tak selayaknya pemerintah terus memperpanjang PPKM Level 4,” kata Jamiluddin.
Mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP itu menegaskan, jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan.
“Kalau itu yang ada di benak masyarakat, dikhawatirkan masyarakat akan makin nekat dan tak peduli dengan semua aturan pemerintah terkait PPKM Level 4,” pungkas Jamiluddin Ritonga.
Editor: Rany P Singa
Sumber: JPNN
