CISARUA-RADAR BOGOR, Warga Puncak, Kabupaten Bogor mulai jengah dengan perpanjangan PPKM level 4. Khususnya masyarakat yang bergantung hidup pada wisatawan.
Ketua Pokdarwis Kabupaten Bogor, Teguh Mulyana mengatakan, akibat PPKM darurat dan PPKM level 4 ini, membuat Puncak sekarat. Untuk itu, dirinya beserta ribuan warga yang bergantung pada wisatawan Puncak memasang bendera putih di sejumlah titik sejak empat hari lalu.
Hal itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, bawah masyarakat Puncak sudah menyerah dengan PPKM Level 4. “Kami menyerah. Kami pasang bendera putih,” ujar pria yang akrab disapa Bowi itu saat dihubungi Radar Bogor, Jumat petang (6/8/2021).
Bowi menjabarkan, sedikitnya ada sepuluh lembaga masyarakat pariwisata Puncak yang terdampak PPKM level 4. Pertama ada KPWP (Komunitas Pramu Wisata Puncak) yang memiliki anggota 340 Orang.
Lalu ada PPJRP (Paguyuban Parkir Jalan Raya Puncak) dengan anggota 120 orang. Kemudian, ada PFP (Paguyuban Fotografer Puncak) dengan anggota 80 orang.
Lalu ada PPHP (Paguyuban Pengelola Home Stay Puncak) dengan anggota 200 orang. Juga ada HPP (Himpunan Pedagang Puncak) yang beranggotakan 150 orang. Ada juga KPP (Komunitas Pedagang Puncak) dengan anggota 120 Orang.
Selain itu yang terdampak lainya adalah WPB (Wisata Puncak Bersih Virus Tersisih) dengan Anggota 20 Orang. Ada juga Turangga Giri Sewa kuda tunggang, dengan anggota 70 Orang.
Termasuk Desa Wisata dan Pengelola Villa sebanyak 200 anggota. “Kita minta agar pemerintah menormalkan kembali kunjungan wisata ke wawasan Puncak. Kita siap untuk mengikuti Protokol Kesehatan,” pintanya.
Sementara itu untuk saat ini, bendera putih sudah diturunkan sementara oleh dirinya beserta masyarakay puncak lain. Iapun menegaskan, dirirnya bersama warga puncak yang bergantung hidup pada wisatawan tidak meminta bansos ataupun sembako.
Melainkan dibukanya penyekatan oleh polres Bogor juga pemerintah Kabupaten Bogor. “Saya buka minta bansos, kita minta netralkan kembali kawasan wisata puncak. Biar wisatawan pada datang,” pintanya.
Iapun meminta agar pemerintah dan polres Bogor permudah mencari nafkah bagi warga puncak biaya istri dan anak. “Jadi bukan ke bansos,” tukasnya. (all)
