RADAR BOGOR – Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang memproses pencarian dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah.
Anggarannya mencapai Rp 3,668 triliun. Secara keseluruhan tahun ini Kemenag mengalokasikan anggaran BOS Madrasah sebesar Rp 10,077 triliun.
Anggaran dana BOS madrasah yang segera dicarikan itu merupakan pencairan tahap kedua. Sebelumnya pada pencairan tahap pertama sudah disalurkan sebanyak Rp 3,62 triliun.
Dana tersebut disalurkan ke sekitar 48 ribu madrasah swasta. Ini belum termasuk dana BOS untuk madrasah negeri yang dicairkan oleh Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, sebanyak Rp 3,089 triliun anggaran dialokasikan untuk 3,4 juta madrasah ibtidaiyah (MI) atau setingkat SD.
Untuk jenjang MI ini alokasi setiap anak adalah Rp 900 ribu/tahun. Kemudian untuk jenjang Mts sebanyak Rp 2,746 triliun untuk 2,4 juta siswa atau masing-masing mendapatkan Rp 1,1 juta/tahun.
Selanjutnya untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA) dipatok Rp 1,492 triliun untuk 995 ribu lebih siswa. Dengan unit cost per siswa Rp 1,5 juta/tahun.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan anak usia dini (raudhatul athfal/RA) di Kemenag ditetapkan Rp 600 ribu/tahun untuk setiap siswanya.
’’Proses pencairan dimungkinkan sudah bisa dilakukan pada bulan Agustus ini,’’ kata pejabat yang akrab disapa Dhani itu kemarin (2/8). Dia berharap kucuran dana BOS madrasah dan RA itu bisa dioptimalkan untuk mendukung penguatan digitalisasi di lingkungan madrasah.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag M. Isom Yusqi meminta RA dan madrasah untuk segera memproses pencairan BOP (bantuan operasional pendidikan) dan BOS tahap II tahun anggaran 2021 itu.
Dia mengingatkan ada sejumlah mekanisme yang harus diselesaikan dan itu sudah dituangkan dalam pedoman. Seperti mengunggah berkas administrasi, verifikasi, hingga teknis pencairan di bank.
Sementara itu Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tahun ini mereka melakukan realokasi anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.
Realokasi anggaran itu tidak hanya untuk penanganan pandemi Covid-19 secara langsung. Tetapi juga untuk sejumlah program lainnya.
Seperti pengurangan atau diskon uang kuliah tunggal (UKT), bantuan penanganan Covid-19 untuk pesantren, serta vaksinasi Covid-19 bagi para kiai dan santri.
Selain itu juga program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kemudian juga ada bantuan afirmasi madrasah Rp 399,9 miliar melalui program Realizing Education’s Promise – Madrasah Education Quality Reform. (wan)
