Beranda Berita Utama Pemerintah Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht

Pemerintah Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht

Ilustrasi

RADAR BOGOR – Pemerintah membebaskan pajak kapal pesiar dan yacht. Kebijakan pembebasan pajak tersebut bertujuan untuk mendorong industri pariwisata dalam negeri.

“Pemerintah mendorong industri pariwisata bahari dengan memberikan pengecualian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk penyerahan oleh produsen atau impor yacht yang digunakan untuk usaha pariwisata,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Neil melanjutkan, yacht yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata tetap dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 75 persen. Kebijakan itu perlu ditempuh karena industri pariwisata bahari merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Selain itu, pengecualian pengenaan PPnBM itu juga diberikan atas penyerahan atau impor beberapa hal.

Diantaranya, peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara. Pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga.

Feri melanjutkan, pemerintah juga mengatur kembali empat kelompok tarif pengenaan PPnBM atas jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Di antaranya, 20 persen untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.

Kemudian, 40 persen untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; dan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya.

Lalu, 50 persen untuk kelompok pesawat udara selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada kelompok 2; dan kelompok senjata api dan senjata api lainnya.

Kemudian, 75 persen untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht.

“Selain maksud di atas, terbitnya kebijakan itu bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi serta memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi biaya operasional wajib pajak,” urainya.

Kebijakan itu merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan menteri keuangan untuk mengatur jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pengecualiannya. (dee/dio)